Pilkada Jatim Belum Usai! Risma-Gus Hans Resmi Ajukan Gugatan ke MK

Cagub Jatim Tri Rismaharini di TPS kawasan Wiyung. (Novia Herawati/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans, resmi mengajukan gugatan hasil Pilkada serentak di Jawa Timur ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Melansir dari laman resmi MK, gugatan Risma-Gus Hans diterima dengan elektronik pada Rabu (11/12) pukul 22.34 WIB. Tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor: 268/PAN.MK/e-AP3/12/2024.

Dalam akta gugatan tersebut, Risma-Gus Hans tercatat sebagai pemohon dan KPU Jawa Timur sebagai termohon. Kemudian Harli, Ronny Berty Talapessy, Alvon Kurnia Palma tercatat sebagai kuasa hukum dari Risma-Gus Hans.

Sebelumnya, tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi telah dirampungkan KPU Jawa Timur, dengan hasil pasangan calon nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak menang.

Baca Juga: PDIP Duga ada Kecurangan Terstruktur, Masif, dan Sistematis pada Pilkada Jatim dan Jateng

Khofifah-Emil memimpin dengan perolehan 12.192.165 (12,1 juta) suara sah atau 58,81 persen. Sementara Risma-Gus Hans persis berada di bawahnya dengan 6.743.095 suara sah atau 32,52 persen.

Namun, saat akan menandatangani berita acara hasil rekapitulasi, saksi dari pasangan calon Risma-Gus Hans mengaku keberatan dan menolak untuk menandatanganinya. Hal ini dibenarkan Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi.

"Ya, tadi saksi dari pasangan calon nomor urut 3 tidak menandatangani berita acara (hasil pleno rekapitulasi tingkat provinsi, Red) yang kami tetapkan," ujar Aang ditemui setelah pleno rekapitulasi rampung, Surabaya, Senin (9/12).

Sementara itu, saksi Risma-Gus Hans, Abdul Aziz menyampaikan alasan dibalik sikapnya menolak tanda tangan. Ia menduga ada upaya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pelaksanaan Pilkada di Jatim.

"Dengan banyaknya temuan-temuan kami ini, penyelenggaraan Pilkada di Jatim ini anomali dan tidak wajar. Kami buktikan diruang peradilan. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Kami pertimbangkan ke sana," tukasnya. (*)

Editor: Sabik Aji Taufan