Hasil Muktamar PKB: Cak Imin Ketua Umum, Ma’ruf Amin Ketua Dewan Syura

JawaPos.com – Muhaimin Iskandar kembali terpilih sebagai ketua umum (Ketum) PKB. Keputusan tersebut diambil dalam Muktamar VI PKB 2024 yang dihelat di Nusa Dua, Bali, kemarin (25/8). Agenda lima tahunan itu juga sepakat memilih Ma’ruf Amin sebagai ketua Dewan Syura PKB.

Berdasar pantauan Jawa Pos, gelaran muktamar yang dihadiri 2.888 muktamirin itu berlangsung kondusif sejak dibuka pada Sabtu (24/8) malam. Nyaris tak ada suara sumbang, baik itu selama rapat pleno maupun penetapan ketua umum dan ketua dewan syura kemarin pukul 00.21 Wita.

Terpilihnya Muhaimin sebagai Ketum PKB diprediksi sebelumnya. Terlebih, Abdul Rochman batal maju sebagai penantang Muhaimin. Setelah terpilih, Muhaimin menyebut siap menjalankan amanat muktamar.

Menurut dia, fondasi PKB ke depan semakin kuat karena ada Ma’ruf Amin di pucuk pimpinan dewan syura.

Dalam pidato penutupan muktamar, Muhaimin berkali-kali menegaskan bahwa partainya tidak mudah digembosi dan digoyang. Dia pun menantang balik para pengganggu PKB untuk bersikap gentle. Tidak sekadar mengirim pesan lewat aksi unjuk rasa dan premanisme.

Sementara itu, Ma’ruf Amin menyatakan, dirinya sejatinya ingin kembali ke pesantren setelah tidak lagi menjabat Wapres. Namun, karena diminta untuk menjadi ketua dewan syura oleh para kiai berpengaruh di PKB, Ma’ruf tidak bisa berbuat banyak. ”Itu nolaknya susah. Apalagi ketua dewan syura PKB. Saya sulit melupakan PKB,” ujarnya.

Sebagai salah satu pendiri PKB, Ma’ruf mau menjadi ketua dewan syura dengan sejumlah syarat. Dia meminta dewan syura diposisikan sebagaimana mestinya. Terutama dalam mengambil keputusan strategis di PKB. Selain itu, dia meminta mazhab PKB harus tetap Islam ahlussunnah wal jamaah.

Di luar itu, presiden terpilih Prabowo Subianto mendadak tidak dapat menghadiri acara penutupan muktamar. Muhaimin mengungkapkan, kondisi kesehatan Prabowo tidak memungkinkan untuk hadir dalam penutupan muktamar. ”Beliau titip salam untuk semuanya,” katanya.

Di sisi lain, ketika ditanya mengenai adanya wacana muktamar tandingan PKB pada 2–3 September nanti, Muhaimin menegaskan bahwa tidak ada aturan hukum yang memberikan keleluasaan agenda muktamar tandingan. ”Itu liar,” tegasnya.

Dia menegaskan, partainya tidak akan terpengaruh dengan muktamar tandingan tersebut. ”Tidak kita anggap.”

Rencana muktamar tandingan itu diungkapkan Sekretaris DPP PKB Malik Haramain dalam keterangan pers di Hotel Mahogany, Nusa Dua, Bali, Sabtu (24/8) malam. Dilansir Jawa Pos Radar Bali, Malik menyampaikan bahwa muktamar itu bakal diadakan pada 2–3 September di Jakarta. Dia mengklaim keputusan mengadakan muktamar adalah mandat dari DPC dan DPW PKB se-Indonesia. Mandat tersebut akan disampaikan ke PBNU untuk mendapat restu. Bila keputusan itu disetujui PBNU, pihaknya segera menyelenggarakan muktamar PKB.

Malik menegaskan, muktamar yang digelar Muhaimin di Nusa Dua, Bali, tidak sah dan cacat hukum. Sebab, berdasar mukernas PKB pada 23 Juli lalu, muktamar bakal diadakan akhir tahun setelah perhelatan pilkada serentak. Namun, dalam perjalanannya kubu Muhaimin malah mempercepat pelaksanaan muktamar. (tyo/c14/oni)