Logo JawaPos
Author avatar - Image
Sabtu, 18 November 2023 | 05.14 WIB

IKN Dianggap Makin Tidak Relevan, Pakar Bedah Jakarta Kota Kolaborasi Besutan Anies

Presiden Jokowi sedang meninjau Istana Presiden baru di IKN. - Image

Presiden Jokowi sedang meninjau Istana Presiden baru di IKN.

JawaPos.com - Sejumlah akademisi dan ratusan mahasiswa membedah keberhasilan Jakarta kota kolaborasi sebagai kota global. Pakar menyebut bahwa Jakarta Kota Kolaborasi di bawah kepemimpinan Anies Baswedan membuat Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin tidak relevan.

Pakar Sosiologi Perkotaan Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Prof Sulfikar Amir menyebut tujuan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan pembangunan adalah sebuah kekeliruan dalam tata cara berpikir.
 
"Pemerataan pertumbuhan sama sekali tidak ditentukan oleh lokasi ibu kota. Anda lihat ibu kota Amerika Serikat di Washington DC yang ada di pantai timur, tetapi justru California yang berada jauh dari ibu kota adalah negara bagian yang paling kaya," katanya dalam Studium Generale IDN Future di Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (17/11).
 
Sementara negara bagian yang paling miskin justru West Virginia yang dekat dengan ibu kota yaitu hanya 2 jam dari Washington DC," sambung Sulfikar.
 
 
Ia menyebut bahwa pemindahan Ibu Kota atas nama pemerataan pembangunan adalah proyek yang tidak punya basis teknokratik dan cacat perhitungan. Selain itu, alasan pemindahan Ibu Kota karena dianggap tidak terbendungnya beban sosial-ekonomi Jakarta justru tidak relevan karena Jakarta masih bisa dibenahi dengan pendekatan dan tata kelola kolaborasi yang dilakukan Anies.
 
 
"Jakarta mengalami perubahan signifikan 10-15 tahun terakhir, terutama di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Artinya masalah Jakarta bisa diselesaikan. Jakarta adalah proses yang memberi kita optimisme bahwa kota-kota Indonesia bisa dibenahi. Maka pemerataan pembangunan mestinya yang dibangun bukan 1 kota tapi 18 kota besar di seluruh Indonesia," ungkap Sulfikar. 
 
Pakar Tata Kota UGM Tri Mulyani Sunarharum bahkan menyebut bahwa Kota Kolaborasi perlu diwujudkan di skala nasional meski ada banyak tantangan untuk mewujudkannya. 
 
"Di pemerintahan tantangannya adalah bekerja masih ego sektoral, antar pemerintah di level kota/kabupaten dengan provinsi dan nasional. Harus ada iklim kolaborasi yang memungkinkan adanya dialog dua arah, tidak didominasi keputusan top down tapi juga bottom up, dan cross sectoral," tutur Mulyani.
 
Menurutnya proses kolaborasi bisa bekerja dengan baik ketika pemerintah mendapatkan kepercayaan publik dan pemerintah mau memberikan kepercayaan pada publik. 
 
Di sisi lain, Direktur RUJAK Centre for Urban Studies Elisa Sutanudjaja menyebut bahwa IKN tidak mencerminkan kebutuhan kota-kota masa depan. 
 
"Ia hanya kumpulan bangunan tanpa manusia, ia akan mengulang kesalahan lama pembangunan urban di Indonesia berdekade-dekade lamanya. IKN tidak bisa menjadi kota yang dapat dicontoh kota-kota lain di Indonesia," pungkasnya.
Editor: Dimas Ryandi
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore