
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis pun mengatakan, substansi dari pasal tersebut arahnya adalah memberikan jalan dan kesempatan pada korporasi untuk masuk ke sistem pendidikan Indonesia. (dok JawaPos.com)
JawaPos.com - Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis merasa kasian dengan MPR RI. Sebagai lembaga yang harusnya memerankan diri untuk memastikan perwujudan konstitusi secara akuntabel, justru MPR tidak menjalankannya. .
“Padahal kita sedang berpikir (memberi masukan) ke DPR bagaimana MPR agar bisa memberikan interpretasi terhadap konstitusi, termasuk menginterpretasi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang melampaui kaidah konstitusi,” papar Margarito, Kamis (4/5).
Hal ini disampaikan Margarito terkait dengan sikap Pimpinan MPR yang tidak melantik Tamsil Linrung menggantikan Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR utusan DPD RI. “Ini bukan masalah mekanisme, tapi ini jelas masalah politik,” kata Margaito.
Ia menyarankan, Pimpinan MPR agar berhenti bermain politik di masalah ini.
“Sudahlah berhenti bermain politik. MPR ini mau tunduk pada konstitusi atau pada seseorang?” ungakap Margarito.
Pimpinan MPR diminta segera melantik Tamsil Linrung. Secara hukum dan legal fomal, tidak ada alasan Pimpinan MPR untuk tidak melantik Tamsil Linrung.
“Putusan DPD itu bukan objek Pengadilan TUN (Tata Usaha Negara). Ini hanya cara untuk melambat-lambatin pelantikan Tamsil saja, lalu hukum digunakan sebagai alat, dengan alasan masih banding dan segala macamnya,” papar pakar tata negara ini.
Diungkapnya, mau proses banding sampai dimanapun, Fadel Muhammad pasti kalah. Karena putusan paripurna DPD bukanlah kompetensi pengadilan.
Pergantian Fadel dengan Tamsil Linrung sudah diputuskan dalam sidang Paripurna DPD. Pengadilan tidak punya kompetensi untuk menguji putusan Paripurna DPD. Keputusan DPD hanya bisa dicabut dengan keputusan DPD melalui Paripurna DPD.
Manuver Pimpinan MPR menunda pelantikan Tamsil merupakan preseden yang busuk. “Letak kebusukannya adalah ada kekeliruan Pimpinan MPR menginterpretasi masalah ini. Secara hukum keputusan DPD hanya bisa dikoreksi lewat keputusan DPD, yang diambil lewat paripurna. Tidak kurang tidak lebih,” paparnya.
Pengamat politik dari Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKopi), Hendri Satrio mengatakan, tidak ada alasan pimpinan MPR untuk menunda pelantikan Tamsil Linrung sebagai Wakil Ketua MPR pengganti Fadel Muhammad.
“Tamsil Linrung harus segera dilantik, bagaimanapun juga jabatan publik tidak boleh kosong. Kasian rakyat, jika ada kebijakan stategis yang harus diambil MPR,” kata Hendri, Kamis (4/5/2023).
Pimpinan MPR, lanjut Hendri, tidak punya alasan kuat untuk tidak melantik Tamsil Linrung. “Untungnya Pak Tamsil sabar sekali. Untuk kepentingan rakyat, harusnya ikuti prosedurnya untuk segera dilantik,” tegas Hendri.

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat
Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan
4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat
