Pembentukan Dewan Kolonel Puan Maharani Tak Diatur dalam AD/ART PDIP

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tidak mengakui pembentukan Dewan Kolonel Puan Maharani. Hasto memastikan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP tak mengatur pembentukan dewan kolonel.

"Tidak ada dewan kolonel. AD/ART partai tidak mengenal hal tersebut," kata Hasto kepada wartawan, Rabu (21/9).

Dewan Kolonel diinisiasi oleh sejumlah loyalis Puan Maharani di DPR RI. Salah satu inisiator tersebut yakni, anggota Komisi III DPR RI Johan Budi.

Johan yang merupakan mantan juru bicara menjelaskan, tujuan dibentuknya Dewan Kolonel untuk menjadikan Puan sebagai calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan. "Di Fraksi PDIP itu, waktu itu saya lupa dua atau tiga bulan yang lalu. Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, kalau kita bikin tim, tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres," ucap Johan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9).

Meski demikian, Johan menyebut inisiasi Dewan Kolonel tidak ada kaitannya dengan DPP PDIP. Karena hal tersebut murni dibentuk oleh para anggota DPR RI dari Fraksi PDIP.

"Ini tidak ada kaitannya sama DPP (PDIP)," tegas dia.

Menurut Johan, pembentukan Dewan Kolonel bukan merupakan upaya manuver di luar fraksi atau DPP PDIP. Kelompok tersebut merupakan bentuk dukungan dari sebagian anggota fraksi PDIP untuk Puan.

Johan menegaskan, keputusan terkait calon presiden (capres) merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sehingga, Dewan Kolonel juga dipastikan mengikuti instruksi dan keputusan tersebut.

"Pokoknya Dewan Kolonel ini adalah satu-satunya dengan tujuan mendukung Mbak Puan di 2024. Itu sekali lagi, tentu kami masih menunggu keputusan Bu Megawati siapa yang akan ditunjuk, kalau yang ditunjuk bukan Mbak Puan tentu kami akan tegak lurus kepada Bu Ketum," pungkasnya.