BBM Naik, Legislator Golkar: Jangan Sampai Rakyat Tak Punya Daya Beli

JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin menilai langkah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tidak bisa dihindari. Hanya saja, pemerintah bisa melakukan empat hal untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

“Saya pikir kenaikan harga BBM subsidi hal yang tidak bisa dihindari lagi. Harga minyak dunia sudah terlampau jauh di luar perkiraan semua negara di dunia dan imbasnya dirasakan oleh seluruh penduduk dunia,” kata Zulfikar kepada wartawan, Minggu (4/9).

Dalam konteks itu, kata Zulfikar, kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi memiliki keterbatasan. Karenanya, kenaikan harga BBM ini merupakan hal yang rasional di tengah krisis ekonomi global. Namun, dia menyarankan pemerintah melakukan 4 hal berikut ini untuk menghadapi dampak kenaikan harga BBM.

“Pertama, meningkatkan kinerja perekonomian nasional menjadi lebih sehat dan produktif dengan menghilangkan ekonomi biaya tinggi dan hambatan struktural sehingga bisa terus menarik investasi luar negeri maupun dalam negeri yang dapat membuka lapangan kerja, dengan demikian rakyat menjadi produktif dan tetap memiliki daya beli,” ujar Zulfikar.

Kedua, kata Zulfikar, pemerintah harus terus mengendalikan laju inflasi di tengah masyarakat, terutama di sektor pangan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang dimiliki. Pasalnya, sebelum kenaikan harga BBM saja, inflasi di sektor pangan sudah mencapai 11 persen.

“Jangan sampai masyakarat kelas bawah kehilangan kemampuan daya beli yang drastis untuk masalah pangan. Jangan sampai masyarakat kelas bawah ini kesulitan membeli makanan meskipun sekadar sayuran, tempe-tahu, dan telur saja. Bila itu terjadi, maka tingkat kemiskinan akan semakin meningkat,” ucap Zulfikar.

Ketiga, lanjut Zulfikar, efektifitas dari program-program perlindungan sosial harus semakin baik. Dia mengingatkan pemerintah agar penerima program perlindungan sosial harus yang benar-benar membutuhkan dan terpukul akibat kenaikan BBM bersubsidi ini.

“Selama ini banyak penerima yang tidak berhak, sedangkan yang berhak justru tidak tersentuh sama sekali. Masalah data merupakan PR pemerintah yang belum tuntas diselesaikan hingga hari ini,” ungkap Zulfikar.

Terakhir, kata Zulfikar, pemerintah harus menghilangkan inefesiensi dalam pengelolaan anggaran. Menurut dia, berbagai program dan kegiatan yang tidak urgen sebaiknya dihapus saja dan program yang bisa ditunda, sebaiknya juga ditunda sampai keadaan ekonomi lebih baik.

“Anggaran difokuskan untuk melindungi masyarakat tidak mampu dari dampak inflasi, jangan sampai ketika rakyat menderita, pemerintah malah boros dengan anggarannya. Dalam setiap krisis ekonomi, negara harus menjadi pihak yang paling menderita, bukan rakyatnya,” pungkas Zulfikar.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah memutuskan kenaikan harga BBM mulai berlaku Sabtu (3/9), pukul 14.30 WIB. Penyesuaian harga BBM subsidi antara lain, Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, kemudian Solar dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, Pertamax nonsubsidi dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.