Puan Maharani Ngeluh Dicuekin Gubernur, Ini Kata Kemendagri

JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengeluhkan karena tidak mendapatkan sambutan oleh seorang Gubernur saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan permasalahan yang dihadapi oleh Puan Maharani hanyalah masalah etika seorang Gubernur sebagai kepala daerah.

"Oh gini itu masalah apa ya, masalah etika ya. Kita punya rumah sebagai kepala daerah ada tamu kan wajib menjamu," ujar Akmal ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/2).

Akmal mengatakan, memang budaya ketimuran yang dimiliki Indonesia sangat menjunjung tinggi etika. Sehingga ketika ada pejabat yang datang memang kepala daerah menyambutnya.

"Itu persoalan etika saja, menurut kami inilah kelebihan kita di timur walaupun sudah diatur di dalam UU tapi itu bagian dari etika bahwa kepala daerah penyelenggara pemerintahan ketika ada elemen penyelenggara lain datang ya dia datang. Begitu," katanya.

Akmal berujar sudah semestinya saat ada pejabat datang ke daerah, maka si kepala daerah perlu mendampinginya. Hal tersebut merupakan bagian dari kolaborasi.

"Iya sebaiknya iya (datang dan mendampingi) karena itu persoalan sinergitas tidak ada sebuah penyelenggara pemerintah yang jalan sendiri semua butuh kolaborasi," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani curhat merasa kesal karena ada Gubernur yang tak mau menyambut dirinya saat kunjungan kerja. Puan mengatakan gubernur tersebut tidak bangga dengan dirinya.

Hal tersebut ia ungkapkan pada saat rapat koordinasi tiga pilar PDIP di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (9/2) lalu.

"Saya ini Ketua DPR ke-23 dari tahun 45 setelah menjabat DPR-DPR, itu saya Ketua DPR ke-23. Begitu saya datang nggak mau menyambut gitu loh. Saya jadi bingung. Kayak nggak semangat gitu. Padahal, harusnya jadi kebangaan loh, ada kebangaan, saya juga bangga kok datang sebagai Ketua DPR ke mana-mana," kata Puan.