PDIP Minta Pemerintah Nambah Kuota Penerima Kartu Pra Kerja

JawaPos.com - Politikus PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen meminta pemerintah mengkaji adanya lanjutan Program Kartu Pra Kerja. Hal itu perlu dilakukan mengingat tingginya animo masyarakat yang melamar program tersebut.

Berdasarkan data Komite Cipta Kerja, hingga Oktober lalu, ada 40 juta orang yang melamar program Kartu Pra Kerja. Sampai hari ini, program ini sudah menjangkau 5,6 juta orang.

Mengingat tinggi minat masyarakat, Komite Cipta Kerja membuka gelombang tambahan atau yang ke-11. Sejak dibuka pada 2 November 2020, jumlah orang yang melamar sudah mencapai 400.000 orang.

• Baca Juga: Direksi Kartu Prakerja Digaji Tinggi, MPR: Pemerintah Inkonsisten

Tingginya animo masyarakat yang melamar program Kartu Prakerja ini diduga karena meningkatnya jumlah pengangguran akibat pandemi Covid-19. Nabil pun meminta pemerintah memperhatikan fenomena itu.

“Namun perlu riset lagi, seberapa besar dampak peserta pelatihan terhadap kemampuan yang mereka dapatkan dan efek bagi pekerjaan dan produktivitas. Jangan sampai, orang ikut hanya karena ingin mencairkan bantuan. Harus ada kajian terkait manfaat program ini,” kata Nabil kepada JawaPos.com.

Lebih lanjut, Anggota Komisi IX DPR RI ini menjelaskan, program Kartu Pra Kerja menelan anggaran sebesar Rp 20 triliun. Rinciannya, Rp 5,6 triliun untuk biaya pelatihan, insentif Rp 13,45 triliun, survei Rp 840 miliar, dan Project Management Office (PMO) sebesar Rp 100 juta.

Setiap peserta juga akan mendapatkan uang sebesar Rp 3,55 juta. Rinciannya, Rp 1 juta untuk pelatihan, insentif penuntasan latihan Rp 600.000 selama empat bulan, dan insentif survei sebesar Rp 150.000.

Berdasarkan data Komite Cipta Kerja, peserta menggunakan insentif untuk membeli bahan pangan, listrik, modal usaha, bensin, serta pulsa dan kuota internet.

Nabil mengingatkan program ini untuk meningkatkan kemampuan seraya memberikan tunjangan modal. Dia berharap para peserta menggunakan dana bantuan untuk sektor yang produktif, bukan konsumtif.

“Jika anggaran terserap untuk konsumtif meski karena pandemi, program ini harus dikaji lagi dampaknya strategisnya. Jangan sampai mubazir. Anggaran besar, tapi dampak produktifnya tidak sebanding,” tandas Nabil.