Kemendagri: Segela Bentuk Konser Musik Kita Tolak

JawaPos.com -  Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih membolehkan kepada calon kepala daerah (cakada) untuk menyelenggarakan konser musik pada kampanye Pilkada 2020 ini. Hal ini merujuk pada Pasal 63 PKPU Nomor 10/2020.

Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik Umum dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, pemerintah sebetulnya sudah sejak awal tidak menyetujui hal-hal yang bisa menimbulkan kerumunan massa. Karena risiko terjadi penularan Covid-19 atau virus Korona sangat besar.

"Posisi pemerintah sejak awal sudah jelas, tidak setuju dengan segala bentuk kerumunan," ujar Bahtiar dalam konfrensi pers di Kantor Bawaslu, Jakarta‎‎, Kamis (17/9).

• Baca Juga: Politikus PAN: Konser Musik Tak Menguntungkan Cakada

Menurut Bahtiar, konser musik bisa menimbulkan kerumunan massa. Apalagi jika si penyanyinya tersebut merupakan idola bagi masyarakat. Karean itu dia menginginkan hal-hal yang sifatnya berkerumun tidak dilakukan oleh pasangan paslon di Pilkada tahun ini.

"Jadi segala bentuk konser musik kita tolak. Seluruh dunia juga konser musik sedang ditutup kan. Jadi aneh juga kalau kita di Indonesia ini justru masih mengizinkan, itu sikap dari Kementerian Dalam Negeri," tambahnya.

Adapun, Pasal 63 PKPU Nomor 10/2020 mengatur sejumlah kegiatan yang lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuh jenis kegiatan itu adalah rapat umum; kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik; kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai; perlombaan; kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; peringatan hari ulang tahun Partai Politik; dan/atau melalui Media Daring.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka mengatakan tidak bisa mengubahnya karena terbentur dengan UU Pemilu. Sehingga masih diperbolehkannya untuk menggelar konser.

"Bentuk-bentuk kampanye sudah diatur di situ, tentu KPU tidak bisa mengubah dan meniadakannya," katanya.

Namun demikian Raka mengimbau kepada masyarakat untuk bisa ikut serta kampanye secara virtual. Sehingga bisa mengurangi jumlah peserta yang hadir secara fisik.

"Mudah-mudahan ini akan bisa memberikan penguatan terhadap aspek kampanye dari segi untuk pencegahan penularan Covid-19," pungkasnya.

Diketahui, Pilkada serentak 2020 akan diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati.

Adapun pemilihan gubernur dan wakil gubernur berlangsung di sembilan provinsi. Yakni Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Sementara pemilihan wali kota dan wakil wali kota akan dilaksanakan di 37 kota yang tersebar di 32 provinsi. Sedangkan pemilihan bupati dan wakil bupati bakal digelar di 224 kabupaten.