Pertamina Tetap Rugi, Elite Demokrat Sebut Ahok Cuman Bisa Bikin Gaduh

JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengaku setuju dengan upaya pembenahan di PT Pertamina (Persero) agar lebih efisien, transparan, akuntabel, dan kontributif bagi negara. Namun, Herman meminta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak memanfaatkan posisinya sebagai komisaris utama Pertamina untuk pencitraan pribadi.

"Sebagai Komut, semestinya Ahok tidak membuat pencitraan di ruang publik, bahkan maen tembak Kementerian BUMN, silakan gunakan kewenangan yang saudara miliki di internal," ujar Herman Khaeron kepada wartawan, Rabu (16/9).

• Baca Juga: Soal Pertamina, Andre Gerindra: Ahok Jangan Kebanyakan Bacot

Menurut Herman, semestinya Ahok sebagai Komut melakukan pembinaan dan pembenahan ke dalam internal perusahaan. Bukan malah mebuat pernyataan di luar perusahaan. Wajar apabila ada yang menduga pernyataan Ahok dilakukan guna menutupi kegagalan dirinya yang membuat Pertamina merugi.

"Hangan-jangan ocehan ini untuk menutupi kegagalan dia menjaga Pertamina merugi. Jangan bicara Indonesia Incorporation jika sebagai Komut Pertamina saja gagal dan hanya nakut-nakuti," katanya.

Herman juga menyindir sikap Ahok yang merasa dirinya paling bersih namun justru membuat gaduh. "Ada orang yang pekerjaanya mencaci maki, orang lain direndahkan, seperti tahu segalanya, merasa paling bersih, superhebat, tetapi tidak ada hasil kerjanya yang bermanfaat bagi orang lain, apalagi bagi bangsa. Bisanya bikin gaduh saja," ungkapnya.

Diketahui, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membuka aib manajemen Pertamina. Berbagai permasalahan Ahok buka dari mulai melobi menteri hingga persoalan gaji direksi.

Pernyataan tersebut Ahok ungkapkan dalam akun YouTube POIN pada Senin (14/9). Ahok mempermasalahkan soal pencopotan jabatan, namun tidak ada perubahan gaji dari karyawan. Dia memisalkan jabatan direktur utama anak perusahaan Pertamina dengan gaji Rp 100 juta lebih dicopot.

"Masa dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan. Tapi mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp 75 juta. Dicopot, gak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," papar Ahok.

Ahok mengakui sistem tersebut yang akan dia ubah di Pertamina. Selain itu, dia pun akan memotong birokrasi soal pangkat. Menurutnya, nantinya sistem pangkat akan melalui jalur lelang terbuka.

Selain itu, Ahok mengaku dirinya sebagai Komisaris Utama tidak mengetahui perubahan posisi direksi Pertamina. Pasalnya, direksi langsung melobi menteri untuk urusan pergantian posisi.

‎"Direksi-direksi semua mainnya lobi ke menteri, karena yang menentukan itu menteri," ujarnya.

Ahok mengungkap selain direksi, komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian-kementerian terkait. Sehingga hal ini menjadi keluhannya. Hal ini yang mendorong dirinya untuk membenahi.