Reshuffle Kabinet Bukan untuk Menteri dari Kalangan Parpol

JawaPos.com - Pada 100 hari pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin tidak menutup kemungkinan adanya perombakan kabinet atau reshuffle. Perombakan ini melihat kinerja para menteri yang kurang maksimal.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin menduga perombakan kabinet akan menyasar ke menteri dari kalangan profesional. Hal itu karena berkaca dari reshuffle di pemerintahan jilid pertama.

‎"Yang akan direshuffle adalah yang dari profesional. Biasanya di awal yang direshuffle. Itu orang yang tidak mempunyai back up politik, back up partai," ujar Ujang kepada JawaPos.com, Selasa (11/2).

Ujang menambahkan jika ada reshuffle tersebut tidak menutup kemungkinan akan diisi oleh tim sukses ataupun partai yang belum mendapatkan jatah di pemerintahan. Misalnya seperti Partai Bulan Bintang (PBB). ‎"Jadi ada tim sukses yang belum masuk. Lalu ada parpol pendukung yang belum masuk yang masih kecewa ya itu juga mesti dimasukan. Ini yang menjadi catatan bagaimanapun menteri itu kan jabatan politik," katanya.

Ujang mengatakan Jokowi sangat tegas dalam urusan melakukan reshuffle. Apabila ada menteri yang kerjanya tidak sesuai keinginannya. Maka kemungkinan akan 'terdepak' dari kabinet. ‎"Jadi Jokowi kapanpun setiap saat ada menteri kinerjanya tidak bagus, asal-asalan yang bekerja tidak sesuai target ya memang layak direshuffle," ungkapnya.

‎Diketahui, pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin sudah memasuki 100 hari kerja sejak dilantik 20 Oktober 2019 lalu. Lalu, bagaimanakah kinerja para menteri yang bertanggungjawab atas pertumbuhan ekonomi Indonesia?

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan Presiden Jokowi akan merombak kabinet pemerintahannya. Menurut Donny, bila ada menteri yang tidak bekerja dengan baik, maka menteri tersebut akan didepak dari pemerintahan saat ini.

Menanggapi hal itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menjelaskan, saat ini ada beberapa menteri yang punya rapor merah dalam 100 hari ini. Salah satunya adalah Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

“Ada beberapa yang kurang perform ya, salah satunya Menteri Pedagangan. Kemarin terkait dengan statement pelarangan impor di Tiongkok akhirnya membuat harga bawang putih di pasaran naik,” jelasnya kepada JawaPos.com, Senin (10/2).

Bhima melanjutkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun dirasa belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan kapasitas produksi migas di Indonesia. “Yang belum ada tajinya Menteri ESDM, iya belum kelihatan, belum ada kebijakan yang clear soal kenaikan lifting produksi,” tutur dia.

Terakhir, yang menurut dia masih kurang baik kinerjanya adalah Menteri Koordintator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang kontribusinya dalam meningkatkan perekonomian negara belum terlihat.  "Ketiga mungkin Menko Perekonomian, karena belum mampu melakukan stimulus-stimulus yang terdampak ke sektor-sektor, antisipasi ekonominya, terus juga kinerja industri manufaktur, eskpor, pertumbuhan ekonomi ini kan dibawah target semua,” jelasnya.‎