PPP Minta Parpol yang Akan Gabung Koalisi untuk Tertib Jaga Etika

JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melakukan pertemuan dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyonono (SBY), pada Kamis (10/10). Pertemuan ini menjadi sinyal merapatnya Demokrat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan bila nanti Demokrat bergabung ke koalisi. Maka harus sikapnya perlu berbanding lurus dengan kebijikan-kebijakan pemerintah selama lima tahun mendatang.

Artinya menurut Arsul, ‎boleh kritis terhadap pemerintah sebagai fungsi pengawasan. Namun sikap dan perilakunya jangan mencerminkan partai tersebut berada di luar koalisi. Padahal sejatinya partai itu bagian dari kabinet di pemerintahan.

‎"Bagi PPP yang penting setiap partai yang berkoalisi perlu tertib menjaga etika koalisinya terhadap pemerintahan," ujar Arsul saat dihubungi, Jumat (11/10).

Arsul berujar, mengenai bergabung atau tidaknya Partai Demokrat ke dalam koalisi. PPP mengetahui itu adalah wilayah Presiden Jokowi. Presiden paling tahu yang dibutuhkan pemerintahannya di lima tahun ke depan.

"Soal peluang koalisi dengan partai lain PPP menyerahkan kepada Pak Jokowi untuk mempertimbangkannya," katanya.

Namun demikan Arsul menegaskan tidak takut kehilangan‎ atau berkurangnya jatah kursi menteri, jika partai-partai yang selama ini oposisi bergabung ke pemerintah. Arsul meyakini, Presiden Jokowi tak akan meninggalkan partai berlogo kabah ini.

"Jadi Pak Jokowi enggak akan meninggalkan PPP kok‎," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden ke-7 Jokowi mengungkapkan pertemuannya dengan Presiden ke-6 yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, SBY membahas masalah koalisi pemerintah.

Jokowi mengatakan, mengenai peluang Demokrat bergabung ke koalisi belum sampai kepada keputusan. Namun peluang Demokrat bergabung ke koalisi dibahas di pertemuan dengannya.

"Kita bicara itu. Tapi belum sampai sebuah keputusan," ujar Jokowi di kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/10).

‎Jokowi berujar, di pertemuan tersebut, dirinya dan SBY tidak membicarakan mengenai nama yang bakal diusung Demokrat untuk menjadi menteri di kabinet jilid II yang ia pimpin. Termasuk belum menyodorkan putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).