PSI: Pembatasan Forward Whatsapp Tak Efektif Atasi Hoax

JawaPos.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai pengurangan jumlah forward pada aplikasi pesan singkat Whatsapp tidak akan efektif mengatasi penyebaran berita bohong alias hoax. Juru Bicara PSI bidang Teknologi Informasi, Sigit Widodo, mengatakan ‎pengurangan jumlah forward ini tidak akan menyurutkan langkah kelompok-kelompok yang berniat menyebarkan berita bohong melalui layanan pesan daring.

“Ini sekedar pengurangan dari yang sebelumnya bisa mem-forward pesan ke dua puluh penerima, menjadi hanya lima penerima. Kan mudah saja diganti dengan melakukan forward ke lima pengguna sebanyak empat kali,” ujar Sigit dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (28/1).

Selain mudah diakali, pengurangan ini hanya berlaku untuk aplikasi berbasis Android yang melakukan update setelah 22 Januari 2019.

"Whatsapp mengurangi forward ke lima penerima baru pada aplikasi berbasis Android versi 2.19.15 ke atas. Artinya, jika pengguna masih menggunakan versi sebelumnya dan memilih untuk tidak melakukan update ke versi terbaru, mereka tetap bisa meneruskan pesan ke dua puluh pengguna,” jelas Sigit.

Pengurangan jumlah forward juga belum dilakukan Whatsapp pada aplikasi-aplikasi yang berjalan pada sistem operasi selain Android. Selain Android, whatsapp juga berjalan pada sistem operasi iPhone, Windows Phone, Windows, Mac OS, dan web.

"Memang yang terbanyak menggunakan Whatsapp adalah pengguna Android, tapi penyebar hoax kan mudah saja menggunakan platform lainnya,” ungkapnya.

Sigit yang sebelum bergabung ke PSI menjabat sebagai Direktur Operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia ini menilai, langkah yang dilakukan Whatsapp mungkin efektif jika penyebaran berita bohong tidak dilakukan secara sistematis.

“Kalau diasumsikan penyebar hoax hanya masyarakat yang tidak sadar bahwa mereka menyebarkan berita bohong, mungkin langkah ini bisa lumayan mengurangi penyebaran hoax. Namun menurut kami, yang jadi masalah besar justru berita bohong yang disebarkan oleh pasukan siber untuk kepentingan politik, terutama menjelang Pemilu,” ujarnya.

Jika pengurangan jumlah forward hanya efektif pada masyarakat kebanyakan, Sigit khawatir langkah ini juga akan mengurangi penyebaran fakta-fakta dan informasi yang valid di dalam masyarakat.

"Masyarakat biasa akan manjadi malas menyebarkan fakta dan informasi yang benar karena dibatasi, sementara pasukan siber yang berniat mendistorsi informasi masih bergentayangan menyebarkan berita bohong. Saya berharap kawan-kawan di Kominfo sudah mempertimbangkan kemungkinan ini,” kata Sigit.

Kemungkinan lain, pengguna Whatsapp akan mengakali dengan melakukan copy paste pesan ketimbang melakukan forward. “Jika ini terjadi, justru akan lebih sulit untuk menemukan penyebar pertama hoax,” ujar Sigit.

PSI berharap, pemerintah lebih menekankan penegakan hukum pada penanganan kasus-kasus hoax ketimbang memperketat pembatasan penyebaran informasi.

“Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum. Pembatasan peyebaran informasi sebaiknya dihindari kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak. Sebagai solusi, pemerintah harus lebih tegas menangani berita bohong, fitnah, dan ujaran kebencian yang disebarkan melalui media apapun,” kata Sigit.

Sigit berharap, Kominfo bisa lebih tegas pada pembuat konten-konten semacam ini. “Kalau dilihat selama ini, Kominfo masih lebih fokus untuk menangani konten pornografi di Internet. Ini terlihat dari prosentase jenis situs negatif yang diblokir Kominfo dari tahun ke tahun,” ujar Sigit yang pernah menjadi sekretaris panel blokir situs di Kominfo ini.

“Kami tidak menolak pemberantasan konten pornografi, tapi ancaman berita bohong, fitnah, dan ujaran kebencian, apalagi yang mengandung SARA, bisa lebih berbahaya daripada pornografi,” tambahnya.