Amien Rais sebut Rezim Jokowi Otoriter, Hasto Bilang Begini

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indoinesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku kecewa dengan pernyataan Amien Rais. Pasalnya mantan ketua MPR itu menyebut pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) adalah otoriter.

Menurut Hasto, yang disampaikan Amien Rais tidak mencerminkan sebagai tokoh bangsa. Karena harusnya tokoh bangsa baik dalam bertutur kata dalam memberikan pernyataan.

"Kami juga menyesalkan pernyataan Amien Rais yang lagi-lagi tidak menunjukan kualifikasi kepemimpinan yang baik. Seharusnya makin dewasa seseorang makin luaslah kebijaksanaannya," ujar Hasto di Posko Cemara, Jakarta, Senin (16/1).

Oleh sebab itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin ini menilai, yang disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak pantas diucapkan.

"Berbagai kata-kata yang dikeluarkan untuk pemerintahan Jokowi rasanya tidak pantas," katanya.

Menurut Hasto, Amien Rais yang tinggal di Yogyakarta harusnya memiliki nilai-nilai kesantunan yang bisa diteladani. Apalagi dengan mengancam ingin menggeruduk KPU apabila terbukti melakukan kecurangan di Pemilu 2019.

"Amien lama tinggal di Yogyakarta tapi nilai-nilai Jawa dan Yogja tidak masuk dalam diri beliau," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menilai, secara perlahan pemerintahan Jokowi beralih dari pemerintahan negara demokrasi menjadi negara otoriter. Ia mengaku mempunyai tiga alasan  perlu dipertimbangkan.

Pertama, kata dia, ciri otoritarianisme pemerintahan Jokowi terlihat dari upaya membungkam seluruh oposisi. Menurutnya, ada upaya untuk menjatuhkan partai politik yang tak berada di kubunya.

Ciri kedua, kata Amien, rezim mantan wali kota Surakarta itu berusaha untuk menguasai seluruh media massa. Dia mencatat, hampir seluruh media telah berhasil dikuasai oleh kubu Jokowi.

Terakhir, Amien menyebutkan ciri otoritarianisme pemerintahan Jokowi yakni menyangkut korupsi berskala besar. Dia menilai, ada korelasi antara kekuasaan dengan tingginya tingkat korupsi Indonesia.