Kementerian yang Dipimpin Kadernya Disebut Bangsat, PPP Tak Terima

Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin. Sekjen PPP menyanyangkan dengan kata

JawaPos.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyayangkan penyebutan kata 'bangsat' oleh Politikus PDI Perjuangan, Arteria Dahlan.

Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan, sepatutnya anggota dewan tidak mengatakan kalimat kotor atau kasar, lantaran Hal ini menyangkut kehormatan parlemen.

"Kita juga punya kewajiban untuk menjaga kehormatan kita, termasuk kehormatan lidah kita," ujar Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/3).

Ditegaskan Arsul, partainya merasa keberatan dengan kata-kata Arteria Dahlan. Terlebih lagi, statment 'bangsat' yang dilayangkan rekan sejawatnya itu ditujukan kepada Kementerian Agama pimpinan kader PPP, Lukman Hakim Saifuddin.

"Memang harus kritis, tapi apakah kata-kata kritis itu harus bersifat makian, penghinaan. Itu sesuatu yang harus dibedakan," katanya.

Oleh sebab itu Arsul menyarankan apabila anggota dewan dan lembaganya DPR ingin dihormati, maka perlu juga menghormati orang lain ataupun lembaga lain.

"Tidak perlu kritik menggunakan kata kasar," pungkasnya.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Jaksa Agung Prasetyo, Anggota Komisi III Arteria Dahlan mengumpat kalimat makian ke Kementerian Agama.

Saat itu rapat tengah membahas mengenai kasus penipuan ibadah umrah.

Arteria mengatakan dirinya sudah berulang kali menanyakan mengenai biro perjalanan umrah bodong ke Menteri Agama. Namun tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan.

"Ini Kementerian Agama bangsat pak semuanya, saya buka-bukaan saja," kata Arteria.

Kata Arteria, Kementerian Agama tidak berhasil melakukan pencegahan terhadap keberadaan biro perjalanan umrah yang terbukti melakukan penipuaan.

Lukman lantas bereaksi atas ucapan yang Arteria.

‎Kata Lukman, meski memiliki hak imunitas dan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, tapi apakah patut dan pantas seorang wakil rakya yang terhormat menggunakan kosa kata seperti itu.

Lukman berharap Arteria Dahlan bisa meminta maaf atas ucapan yang dialamatkan ke Kementerian Agama. Sehingga tidak menjadi polemik yang berkepanjangan.

Editor: Imam Solehudin