Mahyudin Ungkap Deal Politik Titiek di Balik Kursi Wakil Ketua MPR

JawaPos.com - Partai Golkar resmi mendepak Mahyudin dari kursi wakil Ketua MPR dan digantikan oleh Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto. Ketua Umum Golkar Airlangga pun diketahui sudah menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Saat dikonfirmasi, Mahyudin yang masih belum menerima dengan legawa keputusan partainya itu menduga ada kesepakatan politik antara Airlangga dengan Titiek Soeharto. Sehingga dirinya digantikan oleh putri dari Presiden Indonesia kedua Soeharto.

"Memang ada deal politik. Jadi ada kesepakatan Mbak Titiek dengan Airlangga Hartarto, saat itu Mbak Titiek nggak maju jadi caketum Golkar karena memang akan dipromosikan jadi wakil ketua MPR," ujar Mahyudin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/3).

Oleh sebab itu, apabila pergantian dirinya bertentangan dengan hukum. Maka tidak segan-segan akan mengambil jalur hukum. Pasalnya dalam UU MD3 pimpinan MPR ini tidak mengenal adanya pergantian pimpi‎nan apabila tidak meninggal, mengundurkan diri, dan tersangkut kasus hukum.

Kata Mahyudin, pada Pasal 17 UU MD3 disebutkan pergantian MPR apabila yang bersangkutan meninggal dunia, mengudurkan diri, dan berhalangan tetap (misalnya tersangkut kasus hukum dan sakit). Kemudian, merujuk Pasal 14 UU MD3 juga disebutkan, pimpinan MPR dipilih oleh anggota bersifat tetap.

"Kalau bertentangan dengan hukum tentu diproses secara hukum," katanya.

Namun, dalam hal ini, Mahyudin juga tidak mau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil ketua MPR, sehingga bisa digantikan oleh Titiek Soeharto.

“Yang jelas tidak ada agenda saya mengundurkan diri," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan dalam keputusan rapat pleno kemarin, telah disepakati bahwa Mahyudin digantikan oleh Titiek Soeharto sebagai wakil ketua MPR.

Ace mengungkapkan, keputusan rapat pleno itu sejatinya telah disetujui oleh seluruh kader Partai Golkar. Pergantian ini dikatakannya hanya biasa saja dalam sebuah organisasi partai politik. Oleh sebab itu, dia meminta seluruh kader Partai Golkar harus patuh terhadap keputusan yang diberikan partai.‎