Simak Baik-Baik, Ini Pesan Jusuf Kalla pada DPP Golkar

JawaPos.com -  Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang merupakan mantan Ketum Golkar berpesan agar tidak terlalu reaktif menghadapi persoalan yang ada. Sebab hal tersebut dikhawatirkan justru akan berimplikasi secara nasional.

Pesan itu diungkapkan oleh Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Korbid) DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai usai menemui JK.

Yorrys mengakui tujuan dirinya menemui JK yakni untuk meminta masukan terkait kondisi terkini di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut, pascapenetapan Setya Novanto menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tadi saya menyampaikan situasi terkini dan memohon arahan dari Pak JK selaku senior partai. Tentunya dalam rangka proses penyelesaian ke depan,"ujar Yorrys di Jakarta, Rabu (19/7) malam.

Sebagaimana dilansir dari Jpnn, menurut Yorrys, dalam pertemuan tadi, JK mengataan agar pengurus dan kader Golkar coba tenang dan melakukan konsolidasi internal terlebih dahulu, terutama dari DPP.

JK kata Yorrys, juga berpesan agar DPP kembali membaca aturan organisasi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Jadi harus kembali membaca aturan organisasi. Misalnya menghadapi situasi terburuk, apa yang harus kami lakukan. Nah dalam AD/ART itu ada dua mekanisme yang dipakai. Yaitu musyawarah nasional dan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub),” ucapnya.

Menurut Yorrys, mekanisme munaslub untuk mencari ketua umum yang baru, hanya dimungkinkan jika ketua umum sebelumnya meninggal dunia, mengundurkan diri atau berhalangan tetap.

"Tapi kan (ketua umum tersangka,red) belum pernah terjadi dan tidak ada petunjuk pelaksanaan atau peraturan organisasi yang mengatur. Ini baru pertama kali terjadi, jadi hanya bisa dibicarakan secara internal oleh pimpinan-pimpinan untuk mencari opsi-opsi yang bisa dibawa sesuai dengan mekanisme," katanya.

Saat ditanya forum yang diusulkan untuk membicarakan kebijakan yang diambil menghadapi kondisi yang ada, Yorrys hanya menyatakan JK berpesan untuk sementara jajaran pengurus meningkatkan konsolidasi terlebih dahulu.

"Jadi intinya, yang penting bagaimana partai harus tetap eksis dalam mengikuti proses-proses politik yang berjalan sekarang. Terutama terhadap Pilkada 2018 dan Pemilu 2019," pungkas Yorrys.