Refli Harun: Bawaslu Tak Tegas Tangani Kasus Mahar Politik Cakada

JawaPos.com - Pengamat politik Refli Harun menilai banyak calon kepala daerah yang diminta mahar politik oleh partai politik. Refli menyebut mahar politik itu diperlukan untuk membiayai proses politik saat berlangsungnya Pilkada 2018.

"Percaya nggak hampir semua pasangan calon itu membayar mahar politik, percaya kan. Karena tidak ada makan siang yang gratis," kata Refli Harun di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/3).

Meski banyaknya dugaan para kandidat calon kepala daerah memberikan mahar politik, kata Refli, Bawaslu tidak mengambil langkah tegas atau mendiskualifikasi para kandidat calon kepala daerah tersebut.

"Tetapi sampai hari ini tidak ada yang didiskualifikasi karena melakukan mahar politik, nothing. Ini paradoks yang besar dan luar biasa," ujar Refli.

Oleh karena itu, Refli menilai seharusnya partai politik yang meminta mahar politik kepada para calon kandidat kepala daerah tidak bisa mengikuti kontestasi Pilkada.

"Partai yang menerima mahar politik tidak bisa mengikuti pencalonan berikutnya, tapi kita tidak tahu," terang Refli.

Namun sayangnya para calon kepala daerah pun, lanjut Refli, hanya berdiam diri terkait adanya permintaan mahar politik tersebut.

"Sehingga Bawaslu pun kehilangan akal bagaimana menjerat money politik ini atau mahar politik, ini juga persoalan," pungkasnya.