PDIP Tolak Wacana Pilkada oleh DPRD: Kedaulatan Rakyat Tak Boleh Dicabut!

JawaPos.com - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan secara tegas menolak wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung, alias melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Penolakan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat melakukan kunjungan ke Kebun Raya Mangrove, Gununganyar, Kota Surabaya pada Sabtu siang (17/1).

"Sikap dari PDI Perjuangan, Kepala Daerah harus dipilih langsung oleh rakyat. Kami memilih (Pemilihan Kepala Daerah secara) langsung. PDI Perjuangan menolak pemilihan oleh DPRD," tutur Hasto.

Menurutnya, pemimpin tanpa mandat langsung rakyat berpotensi bersikap otoriter, menyalahgunakan hukum, memicu praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme karena lemahnya pengawasan publik.

"Ini karena komitmen terhadap amanat reformasi, dengan basis legitimasi yang kuat, Kepala Daerah punya tanggung jawab terhadap rakyat untuk menjalankan janji-janji kampanye," tambahnya.

PDI Perjuangan, kata Hasto, mengambil sikap menolak wacana Pilkada lewat DPRD, serta berkomitmen mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat maupun pengurus partai melalui rapat kerja nasional (Rakernas)

Terkait dengan biaya pemilu, partai berlambang kepala banteng itu tak menampik bahwa pelaksanaan pesta demokrasi langsung cenderung lebih mahal. Oleh karena itu, Hasto mengusulkan Pilkada lewat e-voting.

"India saja bisa e-voting, maka kita juga harus bisa dengan mendayagunakan seluruh kemampuan kita, misalnya melibatkan kampus untuk merancang sistem e-voting agar biaya (Pilkada) bisa semurah-murahnya," tutur Hasto.

Dengan sistem e-voting, ia berharap biaya pelaksanaan Pilkada dan mahar politik bisa ditekan, tanpa menghilangkan kedaulatan dengan pesta demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).

"Kedaulatan rakyat tidak boleh dicabut dengan cara apapun, karena ini prinsip legitimasi kepemimpinan, tanggung jawab pemimpin pada rakyat, dan ini juga spirit dari reformasi yang harus kita jalankan," tukas Hasto. (*)