Yenny Wahid Ungkap Ada Menteri yang Paling Ngotot Agar NU Diberi Konsesi Tambang

JawaPos.com - Putri kedua Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zanubah Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid, menyampaikan peringatan keras terkait kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, termasuk Nahdlatul Ulama (NU). Ia mengimbau NU agar bersikap lebih waspada dan tidak menjadi alat legitimasi bagi kepentingan politik tertentu.

Pernyataan tersebut disampaikan Yenny dalam sambutannya pada acara Haul ke-16 Gus Dur yang digelar di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu (17/9) malam. 

Di hadapan para kiai dan jamaah, Yenny menyoroti kegelisahannya terhadap dinamika yang saat ini terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kegelisahan itu salah satunya berangkat dari diskusi pribadinya dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan. 

Menurut Yenny, Luhut secara tegas menyatakan penolakan sejak awal terhadap kebijakan pemberian konsesi tambang kepada ormas keagamaan. Padahal, selama ini Luhut kerap dituding sebagai sosok di balik terbitnya peraturan presiden (perpres) yang mengatur pemberian izin pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan, termasuk NU. 

“Beliau menyatakan, ‘Sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang, maka itu saya tidak mau tanda tangan’,” kata Yenny menirukan pernyataan Luhut.

Yenny menuturkan, Luhut yang juga dikenal sebagai pengusaha di sektor pertambangan memahami betul kompleksitas dan tingginya risiko konflik dalam pengelolaan tambang. Ia menekankan, tanpa pengelolaan yang tepat, tambang justru berpotensi menimbulkan perpecahan.

“Beliau tahu susahnya mengelola tambang. Kalau tidak dikelola dengan ‘tangan dingin’, tambang justru akan menyebabkan perpecahan,” ujar Yenny.

Yenny mengaku semakin khawatir setelah mendengar penjelasan Luhut mengenai pihak yang paling ngotot mendorong pemberian izin tambang kepada ormas. Ia menyebut, terdapat seorang menteri yang sangat berambisi agar kebijakan tersebut segera diteken oleh Presiden.

“Yang lebih saya khawatirkan lagi adalah bahwa saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan izin tambang? Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang,” tutur Yenny.

Lebih jauh, Yenny mencium adanya kepentingan partisan di balik dorongan tersebut. Ia menilai, kegigihan menteri tersebut terasa janggal dan patut dicurigai sebagai upaya memanfaatkan ormas keagamaan untuk kepentingan politik.

“Nah, ternyata sekarang ada beberapa teman-teman wartawan mengatakan bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya,” pungkasnya.