Dukung Wacana Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, DPR Ingatkan Tak Rumitkan Koordinasi Penanganan Pascabencana

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mewacanakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) atau badan khusus rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menyusul bencana yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Wacana tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).

Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyatakan dukungannya terhadap langkah tersebut. Ia menilai, penanganan bencana menuntut respons cepat dan terkoordinasi, karena bencana tidak menunggu kesiapan birokrasi.

“Saya ingin mulai dengan satu hal yang sederhana, bencana itu tidak menunggu rapat selesai. Air datang tanpa undangan, tanah bergerak tanpa permisi. Yang diuji bukan hanya ketahanan alam, tapi ketahanan kelembagaan kita,” kata Azis kepada wartawan, Rabu (17/12).

Azis menilai, arahan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna kabinet menjadi sinyal kuat bahwa negara harus segera memasuki fase pemulihan yang terukur dan sistematis.

“Apa yang disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna kabinet patut kita dukung dengan kepala dingin, dada yang lebar dan kerja cepat, negara hadir, situasi dipantau, dan kita masuk ke fase rehabilitasi serta rekonstruksi, melalui satgas atau badan khusus. Ini bukan sekadar kalimat, ini arah kerja kongkret,” ujarnya.

Ia mengibaratkan, penanganan pascabencana seperti kerja mesin yang membutuhkan perpindahan fase secara tepat agar pemulihan berjalan optimal.

“Saya orang mesin. Maka saya bilang begini, tanggap darurat itu rehabilitasi dan rekonstruksi itu gigi persnelingnya. Kalau remnya sudah diinjak untuk siap-siap menekan kopling, tetapi giginya tidak segera dinaikkan/dimasukkan, kendaraan pemulihan akan ngeden, dengung gas tak terkonversi menjadi tenaga penggerak yang mestinya terjadi akselerasi,” jelasnya.

Menurut Azis, pola lama penanganan bencana yang kerap lamban harus ditinggalkan, karena berpotensi membuat korban menunggu terlalu lama.

“Akibatnya korban akan menunggu terlalu lama. Kita tidak boleh terjebak pada pola lama, riuh di awal, senyap pada substansi penyelesaian masalah,” tegasnya.

Azis menegaskan, Satgas atau badan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak boleh menjadi lembaga tambahan yang justru memperpanjang birokrasi dan memperumit koordinasi.

“Karena itu, satgas/badan rehabilitasi dan rekonstruksi harus dipahami sebagai mesin pemulihan, bukan tambahan stempel bukan sekedar tambah lembaga apalagi bikin kerja berbelit. Badan/Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi itu harus menjadi satu komando, satu data, satu target, satu ritme dari pusat sampai daerah,” tegasnya.

Ia pun menilai pembentukan Satgas atau badan khusus tersebut akan menjadi ujian nyata keseriusan negara dalam memastikan pemulihan pascabencana berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Saya percaya, kalau satgas/badan ini dibentuk dengan benar, maka pemulihan tidak akan jadi ‘proyek’, tetapi jadi kerja negara yang konkret, terukur, dan terasa sampai warga. Kita dukung Presiden untuk melakukan kerja paling dibutuhkan saat ini eksekusi yang rapi dan cepat,” pungkas Azis.