Kementerian BUMN Tak Dilebur ke Danantara, Tapi Status Berubah jadi Badan Penyelenggara BUMN

JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan Kementerian BUMN tidak akan dilebur ke dalam Danantara. Namun, status kelembagaannya akan berubah menjadi Badan Penyelenggara BUMN (BP BUMN).

“Nggak (gabung Danantara), dia sendiri, tetap. (Namanya) Badan Penyelenggara Badan Usaha Milik Negara. Badan Penyelenggara BUMN,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9).

Dasco menjelaskan perubahan tersebut berkaitan dengan revisi UU BUMN yang tengah dibahas di DPR. Revisi ini dilakukan untuk mengakomodasi sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), salah satunya mengenai jabatan wakil menteri yang hanya boleh menjadi komisaris paling lama dua tahun.

Selain itu, revisi juga menanggapi masukan publik terkait status pejabat BUMN yang selama ini dianggap bukan penyelenggara negara. 

“Itu sedang dibahas kemungkinan akan dikembalikan lagi seperti semula,” ungkapnya.

Dasco menilai fungsi Kementerian BUMN selama ini lebih sebagai regulator dan pemegang saham Seri A. Karena itu, ada keinginan menurunkan status kementerian menjadi badan. 

“Sehingga tinggal fungsinya regulator, pemegang saham Seri A, dan menyetujui RPP,” jelasnya.

DPR, lanjut Dasco, menargetkan revisi UU BUMN dapat dirampungkan sebelum penutupan masa sidang I tahun 2025–2026. 

“Kita anggap partisipasi publiknya sudah banyak, ditambah nanti tetap minta masukan tambahan. Kemungkinan akan coba diselesaikan sebelum penutupan,” pungkasnya.