Tensi Politik PPP Memanas Jelang Muktamar, Kader Partai Tolak Figur Eksternal

JawaPos.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dikabarkan akan segera menggelar Muktamar, sebagai sarana pemilihan ketua umum baru partai politik berlambang Ka'bah. Figur eksternal kini mulai bermunculan yang berambisi merebut kursi ketua umum.

Tensi politik di PPP kian memanas, setelah munculnya deklarasi mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto yang disebut siap maju sebagai calon ketua umum PPP. Deklarasi itu memantik sejumlah kader PPP, lantaran seolah-olah partai Ka'bah itu kekurangan kader berkualitas.

“Silakan tokoh luar masuk ke PPP. Kami tidak pernah menolak siapa pun yang ingin bergabung. Tapi datanglah sebagai kader, berjuanglah bersama dari bawah, jangan langsung ingin menjadi ketua umum,” kata Pengurus Harian DPW PPP Riau, Arbi Irawan, Selasa (16/9).

Ia menegaskan, PPP merupakan partai kader dengan sejarah panjang perjuangan ulama. Ia menilai, jika kepemimpinan diserahkan kepada figur instan tanpa pemahaman mendalam tentang partai, maka ideologi dan warisan perjuangan PPP akan terancam luntur.

“PPP bukan partai pinjaman. Partai ini dibangun dari doa, air mata, dan keringat para ulama. Kami terbuka untuk siapa saja, tapi kepemimpinan tidak bisa diraih lewat jalan pintas,” tegasnya.

Ia menambahkan, regenerasi kader partai tetap harus berjalan, termasuk dengan memberi ruang bagi tokoh baru, tetapi harus melalui mekanisme kaderisasi yang jelas.

“Pemimpin PPP harus lahir dari rahim perjuangan, bukan datang tiba-tiba karena popularitas atau kekuatan modal. Kita ingin pemimpin yang memahami nilai-nilai partai,” ujarnya.

Arbi juga menyerukan seluruh kader mampu menjaga marwah PPP menjelang muktamar.

“Bangkitlah kader PPP, jangan biarkan partai ini diperdagangkan! PPP adalah warisan ulama untuk umat, dan harus dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar berjuang di dalamnya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Muktamar PPP kali ini diprediksi akan menjadi salah satu yang paling panas dalam sejarah partai berlambang Ka’bah tersebut. Selain perebutan kursi ketua umum, forum ini juga akan menentukan arah kebijakan partai menghadapi kontestasi politik nasional yang semakin ketat, mengingat PPP pada Pemilu 2024 tidak lolos parlemen.