Banjir Bali Rusak Perekonomian Rakyat, DPR Minta Pemda Segera Evaluasi Tata Ruang

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan menyampaikan keprihatinan mendalam atas banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bali dan menimbulkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur. Ia menegaskan, peristiwa ini harus menjadi momentum untuk evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang dan infrastruktur pengendali banjir di Pulau Dewata.

Ia menekankan, bencana banjir mengungkap berbagai persoalan struktural, mulai dari lemahnya sistem drainase perkotaan, pembangunan di sempadan sungai, hingga kurangnya kawasan resapan air.

“Harus ada langkah serius dan terukur untuk memperbaiki tata kelola ruang serta infrastruktur dasar, khususnya di wilayah padat seperti Denpasar dan sekitarnya,” kata Iwan kepada wartawan, Senin (15/9).

Banjir di Bali dipicu curah hujan ekstrem sejak Selasa (9/9) malam hingga Rabu (10/9) pagi. Luapan sungai dan sistem drainase yang tak mampu menampung air mengakibatkan banjir besar di enam kabupaten/kota. 

Data BPBD per Jumat (12/9) mencatat, 18 orang tewas, 5 orang hilang, dan 441 warga mengungsi. Denpasar menjadi wilayah terdampak paling parah, dengan banjir merendam kawasan Padangsambian, Jalan Sulawesi, Jalan Maruti, hingga pasar tradisional.

Iwan menyampaikan dukacita atas jatuhnya korban serta menilai penanganan banjir harus segera dilakukan agar tidak berulang. Ia mengingatkan, Bali tidak bisa dipisahkan dari statusnya sebagai daerah pariwisata unggulan yang berperan strategis bagi ekonomi nasional.

“Bali bukan sekadar provinsi biasa. Bali adalah ikon pariwisata Indonesia sekaligus destinasi wisata internasional. Jika bencana seperti ini terus terjadi tanpa pembenahan, bukan hanya warga yang terdampak, tapi juga sektor ekonomi nasional bisa terganggu,” tegasnya.

Iwan juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang langsung meninjau Bali usai kunjungan kerja dari Doha, Qatar. Menurutnya, kehadiran Presiden di lokasi bencana menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam memastikan penanganan berjalan cepat dan terkoordinasi.

“Komitmen Presiden Prabowo untuk Bali harus menjadi momentum bersama memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam membenahi tata ruang serta mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir, seperti di wilayah hilir Denpasar, Sungai Ayung, dan Tukad Badung,” ujarnya.

Lebih lanjut, Iwan mendorong adanya audit terhadap pembangunan di kawasan rawan banjir, khususnya di sempadan sungai dan zona rawan bencana. Ia juga menekankan pentingnya rehabilitasi daerah tangkapan air di hulu dan peningkatan kapasitas sistem drainase.

“Penataan ruang dan infrastruktur yang terencana serta berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak, terutama bagi Bali yang merupakan destinasi pariwisata nasional,” pungkasnya.