Bahlil Calon Tunggal Ketua Umum Partai Golkar, Agus Gumiwang: Kita Akan Putuskan Pak Bahlil jadi Ketum Golkar Ke Depan

JawaPos.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadi satu-satunya calon Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024–2029.

Plt Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan Bahlil Lahadalia bakal menjadi Ketua Umum Partai Golkar definitif pasca Rapimnas dan Munas XI. 

Kepastian itu setelah nama Bahlil Lahadalia lolos dalam proses verifikasi calon Ketum Golkar dan menjadi pendaftar tunggal. 

"Kalau ketua umum, kita semua sudah tahu bahwa hanya satu nama yang lolos atau memenuhi syarat. Dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh internal Partai Golkar, steering committee, (pendaftar) sebagai caketum hanya satu, yaitu bapak Bahlil Lahadalia. Kita akan memutuskan Pak Bahlil sebagai Ketua Umum (Partai Golkar) ke depan," kata Agus Gumiwang di Gedung Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, (20/8). 

Agus menjelaskan, Bahlil akan hadir dalam pembukaan Munas ke-XI Partai Golkar pada sore nanti atau sekitar pukul 16.00 WIB. Dia memastikan pelaksanaan Munas dan Rapimnas ini bukan hanya sekadar formalitas.

"Calon ketua umum sudah sesuai dengan konstitusi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sudah diverifikasi oleh DPP Partai Golkar melalui SC tadi malam," ucap Agus. 

Sebelumnya, DPP Partai Golkar telah membuka pendaftaran calon ketua umum pada Senin, 19 Agustus 2024 mulai pukul 16.00 sampai 22.00. 

Sementara itu, Ketua Stering Commite (SC) Munas Partai Golkar Adies Kadir menyatakan, selain Bahlil Lahadalia, ada nama Ridwan Hisjam yang ikut mendaftar sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar.

Namun, panitia menyatakan berkas pendaftaran Ridwan Hisjam tidak lolos, karena tidak memenuhi dua dari tujuh persyaratan yang diperlukan komite. "Yang paling ini (membuat tidak lolos) adalah surat dukungan," ucap Adies.

Adies mengungkapkan bahwa Bahlil telah mengantongi 469 dari 558 pemilik suara atau memiliki 83 persen dari 30 persen suara minimal yang diperlukan. Jumlah itu telah memenuhi syarat minimal 30 persen dukungan dari DPD I dan DPD II.