Antisipasi Pembajakan Kader di Pilkada, PDIP Beri Surat Tugas Petahana dan Tetap Bentuk Koalisi

JawaPos.com - Dalam pembukaan rakernas kemarin, PDIP betul-betul tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan putranya yang juga cawapres terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP yang juga Ketua Steering Committee (SC) Rakernas V Djarot Saiful Hidayat menegaskan, PDIP adalah partai ideologis yang menjunjung tinggi kebenaran dan konstitusi.

Karena itu, kata Djarot, apabila ada kader yang melakukan pelanggaran etika dan konstitusi, otomatis sudah bukan lagi bagian dari keluarga besar partai berlogo banteng moncong putih tersebut. ”Karena sudah bertentangan, bukan hanya pada AD/ART partai, melainkan juga pada konstitusi negara,” kata Djarot.

Dalam pilpres lalu, Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu, PDIP mengusung duet Ganjar-Mahfud. Prabowo-Gibran memenangi pilpres dalam satu putaran. Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di tempat kedua, sedangkan Ganjar-Mahfud urutan ketiga. Prabowo juga tak diundang ke pembukaan rakernas kemarin.

Terbaru, retaknya hubungan kubu Jokowi dengan PDIP, partai yang dulu menaunginya, juga ditandai dengan menyeberangnya Bobby Nasution. Menantu Jokowi yang bakal maju dalam pilgub Sumatera Utara itu bergabung dengan Gerindra.

Menurut Djarot, yang diundang dalam Rakernas V PDIP adalah khusus internal partai. Sekalipun mengundang pihak luar, mereka yang diundang adalah pihak-pihak yang dianggap memiliki komitmen menjaga demokrasi dan konstitusi.

Djarot menegaskan, dalam rakernas kali ini, partainya akan merumuskan garis besar strategi pemenangan untuk Pilkada Serentak 2024. PDIP juga segera memberikan surat tugas terhadap para kepala daerah PDIP yang dianggap berhasil untuk menggelar konsolidasi agar kader potensial tak dicuri.

Dia menyampaikan, dalam garis partai juga akan dipertimbangkan bagaimana PDIP bisa bekerja sama dengan partai-partai lain di Pilkada 2024. ”Jadi, sekali lagi meskipun PDI Perjuangan bisa maju sendiri, kita tetap menjalin hubungan yang baik dengan partai-partai dengan mengedepankan kearifan lokal,” ungkapnya.

Djarot menambahkan, para kepala daerah dari PDIP yang dianggap berhasil nanti diberi surat tugas dari DPP partai. Selain untuk melakukan konsolidasi, surat tugas itu bertujuan menjaga agar tak ada kader potensial untuk pilkada yang menjadi incaran partai lain.

Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, setiap momen pilkada, aksi pembajakan kader partai kerap terjadi. Untuk itu, forum rakernas ini dilakukan agar hal buruk tersebut tak terjadi. ”Tiap pilkada kan selalu begitu (aksi pembajakan kader). Apalagi ini setelah pemilu kemarin banyak apa yang namanya intervensi segala macam tentu pasti ada dampaknya,” katanya. (lum/c19/ttg)