Jauhkan Kepdes dari Besi Penjara, Misbakhun Minta BPKP Lakukan Ini

JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengimbau masyrakat supaya  bisa memanfaatkan kucuran dana desa untuk hal-hal produktif. Karena itu, peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus dikuatkan lagi demi menjaga program ini dimanfaatkan secara tepat.

“BPKP yang memiliki perwakilan di seluruh provinsi punya peran penting dalam mencegah penyalahgunaan ataupun kemungkinan salah kelola dana desa yang bisa berujung pidana,” ujar Misbakhun dalam Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Berbasis Aplikasi Siskeudes yang digelar BPKP di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Selasa (03/04).

Hal ini, lanjut legislator Golkar itu dirasa penting sebab bisa menjaga para kepala desa dari segala risiko pidana akibat salah kelola keuangan dana desa.

“Saya tidak ingin ada kepala desa yang berurusan dengan hukum,” ujar Misbakhun.

Politikus asal Pasuruan itu menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggenjot alokasi dana desa demi mempercepat kualitas pembangunan di perdesaan. Dana desa yang dialokasikan sebesar Rp 20 triliun pada 2015, meningkat menjadi sekitar Rp 47 triliun pada tahun berikutnya.

Alokasi dana desa pada APBN 2017 naik menjadi Rp 60 triliun. Sedangkan dalam APBN 2018, alokasi dana desa menjadi Rp 61 triliun.

“Jadi, dana desa itu terus naik. Dan janji Pak Jokowi untuk mengalokasikan dana sebesar Rp 1 miliar untuk setiap desa itu sebagian besar sudah terealisasi,” kata poilitisi yang dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu.

Misbakhun juga mengingatkan soal peran kepala desa yang begitu penting dalam penggunaan dana desa. Sebab, akan menjadi aktor utama dalam proses pembangunan desa dan pengelolaan dana desa.

Pada kesempatan itu, pelaksana tugas (Plt) Bupati Pasuruan, Riang Kulup Prayudha mengapresiasi kiprah Misbakhun selama ini sebagai legislator yang rajin memperjuangkan aspirasi konstituennya.

Riang mengharapkan Misbakhun mendorong pemerintah pusat menggelontorkan anggaran untuk infrastruktur di Kabupaten Pasuruan. 

“Kami atas nama masyarakat Kabupaten Pasuruan meminta Pak Misbakhun untuk memperjuangkan anggaran kepada pemerintah pusat terkait dengan kondisi jalan di Kabupaten Pasuruan yang kondisinya sangat memprihatinkan,” kata Riang.  

Dalam acara tersebut tampak hadir dalam acara itu antara lain  Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III BPKP Pusat Iskandar Novianto, Kepala Wilayah BPKP Jatim Agus Setianto, Kompol Made dari Polda Jatim,  jajaran pemda Pasuruan, serta 341 kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Pasuruan.