TKN Khawatirkan Ada Upaya Mobilisasi Pemilih secara Ilegal di Dramaga Bogor

JawaPos.com - Menjelang hari pencoblosan dinamika Pemilu 2024 terus meningkat. Terbaru, ada dugaan yang memicu kekhawatiran dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Yaitu, mobilisasi pemilih secara ilegal.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua TKN Habiburokhman. Dia mengatakan ada kekhawatiran soal dugaan usaha ilegal untuk memobilisasi pemilih di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ilegal itu melibatkan pemindahan tidak sah dari tempat pemungutan suara (TPS). Kelompok orang itu mengklaim sebagai mahasiswa.

"TKN Prabowo-Gibran mendapatkan informasi tentang dugaan mobilisasi pemilih secara ilegal dengan modus pemilih pindah TPS di Dramaga Bogor, Jawa Barat. Puluhan pemuda berbadan tegap dan berambut cepak mengaku mahasiswa yang sedang melakukan penelitian mengajukan pindah TPS, tetapi dengan dokumen yang janggal," kata Habiburokhman kepada wartawan, Jumat (9/2).

Habiburokhman menekankan permintaan pemindahan TPS yang diajukan oleh kelompok itu didasarkan pada alasan penelitian. Namun, dokumen yang mereka serahkan tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku. Seperti, absennya izin dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan penggunaan cap dari pada tanda tangan yang sah.

Hal itu disinyalir merupakan praktik yang bisa menjadi bagian dari upaya kecurangan pemilu yang besar, terorganisir, dan sistematis. Sebab, berpotensi merusak keadilan hasil pemilu.

Dia pun menyoroti pentingnya intervensi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk secara mendalam menyelidiki masalah ini guna mempertahankan legitimasi proses pemilu.

Baca Juga: Airlangga Targetkan 80 Persen Pemilih Golkar Menangkan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024

"Kami khawatir bahwa mereka adalah oknum yang sengaja dimobilisasi untuk melakukan pemilihan secara ilegal. Modus mobilisasi pemilih ilegal ini sangat bahaya karena akan menggelembungkan jumlah pemilih dan menguntungkan paslon tertentu," tegasnya.

Habiburokhman menuduh lembaga atau pasangan calon tertentu sebagai penyebab kejadian ini. Namun, dia mendesak Bawaslu RI untuk secara aktif mengusut dugaan mobilisasi pemilih ilegal ini untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang transparan dan adil.

"Serta untuk mencegah potensi kerugian atau keuntungan yang tidak setara di antara para peserta pemilu," pungkasnya.