'Presiden Boleh Berkampanye pada Pemilu 2024', Presiden Jokowi Paparkan Landasan Undang-undangnya!

Presiden Joko Widodo. (tangkapan layar pada akun YouTube Sekretariat Presiden)

JawaPos.com - Berawal dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan bahwa Presiden diperbolehkan untuk berpihak dan ikut serta berkampanye pada Pemilu 2024.

Atas pernyataan Presiden Jokowi telah berhasil menjadi perhatian publik, bahkan menuai banyak menuai pro dan kontra atas pernyataan tersebut.

Dikutip JawaPos.com dari laman resmi YouTube Sekretariat Presiden, pada hari Jum’at (26/1/24) mengungkapkan bahwa pernyataan Jokowi atas Presiden boleh untuk berpihak atau berkampanye itu berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) yang telah mengatur demikian.

Baca Juga: Presiden Jokowi Berikan Bantuan untuk Petani Gagal Panen, Anggarannya Capai Rp 216 Miliar

Menyikapi keramaian yang terjadi, Presiden Jokowi menjelaskan landasan dari pernyataan terkait Presiden boleh memihak atau ikut berkampanye.

Jokowi sampaikan dalam YouTube Sekretariat Presiden dengan menunjukkan print kertas besar bukti pasal dalam UU Pemilu yang telah mengatur untuk Presiden boleh memihak dan berkampanye pada Pemilu 2024.

"Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan, ini saya tunjukin (menunjuk kertas print berisi pasal UU Pemilu).” ungkap Jokowi.

Baca Juga: Kaesang Ingin Ajak Jokowi Kampanye untuk PSI

“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di Pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye, jelas," lanjut Jokowi.

Presiden Jokowi mengungkap dengan tegas bahwa aturan kampanye sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahkan UU tersebut menjelaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak untuk berkampanye.

Atas landasan tersebut, Jokowi meminta untuk pernyataannya untuk tidak ditarik kemana-mana. Karena yang diungkapkan oleh Jokowi memiliki aturan dan landasan yang jelas.

Baca Juga: Jokowi Dinilai Orang Pertama yang Paling Deg-degan pada Hari Pencoblosan 14 Februari

"Itu yang saya sampaikan ketentuan mengenai UU Pemilu, jangan ditarik ke mana-mana," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga membeberkan atas pasal yang lain berkaitan dengan syarat Presiden dan Wakil Presiden ketika hendak melakukan kampanye. Pasal tersebut, ada pada pasal 281 yang menegaskan untuk tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti di luar tanggungan ketika hendak melakukan kegiatan kampanye.

"Kemudian juga Pasal 281 juga jelas bahwa kampanye dan pemilu yang mengikutsertakan presiden dan wakil presiden harus memenuhi ketentuan,” kata Jokowi.

Baca Juga: Kaesang Yakin Hati dan Jiwa Raga Jokowi di PSI

“Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan, dan menjalani cuti di luar tanggungan negara," ungkap Jokowi.

Presiden Jokowi juga meminta untuk pernyataannya tidak diinterpretasikan secara negatif, karena itu semua berdasarkan pada ketentuan yang telah mengatur Presiden dan Wakil Presiden boleh berkampanye.

"Sudah jelas semua kok, sekali lagi jangan ditarik ke mana-mana, jangan diinterpretasikan ke mana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan perundang-undangan karena ditanya," ucapnya.

Baca Juga: Klarifikasi Presiden Boleh Berkampanye dan Memihak, Jokowi: Sesuai UU Jangan Ditarik Kemana-mana

Atas pernyataan Jokowi yang menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memiliki hak untuk berkampanye, tidak ditafsirkan secara negatif. Karena pernyataan tersebut memiliki landasan yang jelas yaitu peraturan perundang-undangan berkaitan dengan Pemilu.