Said Abdullah: Jangan Coba-coba Main Curang, Rakyat Makin Cerdas

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah

JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan, idealnya pemilu berlangsung damai, dan menyenangkan. Karena pesata demokrasi sejatinya menjadi sarana rakyat menggunakan hak politiknya dengan cermat dan pertimbangan matang. 

Namun, kata Said, masyarakat juga perlu waspada dengan jargon pemilu damai dan riang gembira. Sebab dibalik jargon itu terkandung muslihat, sebagai tirai untuk membungkus segala kecurangan sistematis. 

"Jargon pemilu damai dan bergembira ria sarana canggih untuk menutup potensi kritis rakyat atas penyelenggaraan pemilu yang cacat," ujar Said dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com. 

Said juga menuturkan, pernyataanya tersebut bukan berarti tidak setuju pemilu damai dan bergembira ria. 

"Seratus persen saya setuju pemilu perlu damai dan bergembira ria. Namun syarat itu saja tidak cukup," tegasnya.

Justru, lanjut Said, syarat pemilu demokratis terjadi bila semua kontentan diperlakukan sama, dan adil. Alat alat negara duduk pada porsinya, sebab pemilu adalah gelanggang kompetisi bagi masyarakat sipil, partai-partai, kandidat capres dan cawapres, caleg, dan para pemilih.

Perlakuan adil dan setara, netralitas aparat negara, penyelenggara yang professional dan imparsial harus dimaknai sebagai syarat obyektif pemilu damai dan riang gembira. "Bila kondisi obyektif itu tidak terpenuhi, tentu ada potensi kerawanan bagi tumbuhnya demokrasi dan tertib sipil," paparnya.

Dijelaskannya, harapan ideal yang meposisikan pemilu menjadi sarana suksesi penuh kedamaian itu diyakini akan dapat terwujud jika seluruh pihak berusaha keras mengawal proses Pemilu agar dalam koridor demokrasi, yang jujur, adil, bebas dan rahasia.

"Kebutuhan kita saat ini, semua pihak taat dan penuh kesungguhan mengawal seluruh proses Pemilu berjalan sesuai sesuai semangat demokrasi," tegasnya.

Ditegaskannya, saat ini praktis tak ada ruang sedikitpun untuk mencoba bermain-main dalam proses pelaksanaan Pemilu. Rakyat akan mengawasi sangat ketat seluruh pihak, yang mencoba mengganggu pelaksanaan Pemilu.

"Jangan lagi kasus seperti kertas suara yang dikirim ke Taiwan, simulasi kertas suara Pilpres yang hanya 2 pasangan, pengerahan aparat desa, tidak terjadi lagi. Demikian pula oknum Forkopimda yang 'berkoalisi' dengan salah satu pasangan Pilpres. Politisasi BLT, Bansos yang diklaim dari pribadi, harus pula dihindari," pungkasnya.