Ganjar Janji Libatkan Periset IPB untuk Wujudkan Kedaulatan Pangan Nasional

Baca Juga: Ganjar Komitmen Beri Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia

Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo di IPB International Convetion Center, Bogor, Selasa (19/12). (Foto: Ridwan)

JawaPos.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengajak para periset yang tergabung dalam Himpunan Alumni (HA) Institut Pertanian Bogor (IPB) bersama-sama mewujudkan kedaulatan pangan nasional melalui Smart Distrubution, Smart Farming, dan Smart Fishing.

Menurutnya, pelibatan periset sangat diperlukan untuk membangun pusat data terintegrasi yang terangkum pada Satu Data Indonesia melalui KTP Sakti.

“Semuanya ini bisa berjalan baik, apabila didukung pusat data terintegrasi dalam Satu Data Indonesia berbasis KTP Sakti,” kata Ganjar di IPB International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/12).

Ganjar memaparkan secara eksplisit tentang program Indonesia unggul berbasis daulat maritim, dengan turunan aksi gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari.

Baca Juga: Ganjar akan Kembalikan Fungsi Bulog agar Pangan Tak Diliberalisasi

Ganjar mengungkapkan, kerja ini harus Sat Set dilakukan menyusul indeks keamanan pangan Indonesia yang hanya 60,2, lebih rendah dibandingkan Singapura yang nilainya 73,1.

Baca Juga: KTP Sakti yang Digagas Ganjar-Mahfud Permudah Awasi Penyaluran Bansos

“Kondisi ini, tentunya bisa diatasi melalui ketersediaan pangan murah. Smart Distrubution, Smart Farming, dan Smart Fishing adalah solusi dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Tentu untuk merealisasikan itu, sangat diperlukan periset nasional dan pusat data yang Sat Set terintegrasi dalam Satu Data Indonesia melalui KTP Sakti," ucap Ganjar.

Dalam upaya meningkatkan produktivitas nelayan, lanjut Ganjar, ada tiga program yang akan dikerjakan apabila terpilih sebagai Presiden RI ke-8. Pertama, KTP Sakti. Satu data alokasi subsidi usaha produktif (solar nelayan & alat tangkap ikan).

Kedua, Pengampunan dan Keringanan Kredit Produktif Nelayan. Serta, yang ketiga yakni Asuransi Pertanian untuk gagal panen.

“Lalu untuk mewujudkan blue economy di Indonesia, kita harus buat blueprint untuk Blue Carbon Credit ekosistem pantai dan laut di Indonesia. Sebab menurut riset Cides tahun 2021, terdapat potensi Blue Carbon Credit senilai Rp 3.540 triliun,” papar Ganjar.

Menurut Ganjar, sebagai negara maritim, Indonesia hanya mengekspor sekitar 10 persen komoditas perikanan dunia, dengan nilai sektor perikanan USD 29,6 miliar atau setara dengan 2,6 persen PDB Indonesia.

“Nilai ini masih dapat ditingkatkan melalui penegakan kedaulatan laut Indonesia. Nelayan Indonesia belum memanfaatkan wilayah zona ekonomi eksklusif dengan optimal," pungkasnya.

Editor: Dimas Ryandi