Srikandi Partai Demokrat Soroti Angka KDRT yang Masih Tinggi di Indonesia

Ketua Umum Srikandi Partai Demokrat Annisa Pohan Yudhoyono

JawaPos.com - Srikandi Partai Demokrat menyoroti kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masih tinggi di Indonesia. Hal itu ditengarai membuat pertumbuhan para perempuan di Indonesia terhambat.

Baca Juga: Kelakar Anies: Ada Beberapa Pilihan, Tapi Harus Pilih Satu

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), pada 2023 ini saja, sebanyak 16.350 dari total 18.500 kasus KDRT melibatkan korbannya adalah perempuan.

Atas hal itu, Ketua Umum Srikandi Partai Demokrat Annisa Pohan Yudhoyono menyatakan komitmennya untuk menjadikan perempuan lebih sehat, bahagia, dan berjaya.

"Sehat itu tidak hanya fisik saja, melainkan sehat fisik, sehat mental, dan sehat lahir sehat batin. Fisik kita harus sehat, mental juga harus sehat, harus bahagia," ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara seminar memperingati Hari Ibu 2023 dengan judul "Merayakan Perempuan. Ibu Sehat, Keluarga Bahagia, Generasi Muda Berjaya, Indonesia Maju" di Jakarta Timur, Minggu (17/12).

Mengutip sabda nabi, Annisa mengatakan bahwa perempuan yang baik akan menghasilkan negara yang baik. Sedangkan perempuan yang tidak baik maka negara juga akan menjadi buruk.

"Itulah bagaimana Rasulullah mengatakan bahwa kita sebagai perempuan memiliki peran yang sangat penting. Karena kita adalah madrasah atau sekolah pertama untuk anak-anak kita," tuturnya.

Sementara itu, Staff Badan Pembinaan Jaringan Konstituen Dewan Pimpinan Pusat (BPJK DPP) Demokrat, Saskia Khairunnisa menerangkan bahwa kasus KDRT yang menimpa perempuan mesti menjadi perhatian semua pihak.

Sebab, menurut data yang dimiliki Kementerian PPPA maupun lembaga penegak hukum kepolisian dan kejaksaan, menunjukkan tingginya angka kasus KDRT dan kebanyakan korbannya adalah perempuan. Bahkan, provinsi DKI Jakarta di posisi Ke-3 terbanyak bila dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia dalam kasus tersebut.

Dari catatan Sistem Informasi online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPPA) sepanjang tahun 2022 hingga Juni 2023 terdapat 15.921 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dengan jumlah korban 16.275 orang.

Walaupun Indonesia sudah memiliki produk hukum untuk memerangi KDRT, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Saskia menyebut bahwa kekerasan domestik masih kerap terjadi karena adanya hambatan sosiokultural. Ini termasuk kentalnya anggapan dalam masyarakat Indonesia bahwa KDRT merupakan aib bagi perempuan.

“Bahwa isu kekerasan perempuan dan anak di Jakarta menjadi visi utama dalam program kampanyenya dengan menjanjikan akses edukasi, pendampingan psikologis dan advokasi hukum bagi korban-korban KDRT dalam rangka meningkatkan standar kebahagiaan perempuan terutama di dalam suatu keluarga,” ungkapnya.

Baca Juga: Polri Dalami Gubernur Kepri soal Dugaan Perekrutan Tenaga Honorer Fiktif

Saskia yang juga merupakan Calon Legislatif (caleg) DPRD DKI Jakarta Dapil 4 itu mengatakan bahwa tindakan KDRT merupakan pelanggaran HAM sebagaimana didukung oleh UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PDKRT). Maka dari itu, perlu adanya edukasi dan advokasi untuk kaum perempuan dapat menyuarakan hak-haknya. (*)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Srikandi Partai Demokrat Soroti Angka KDRT yang Masih Tinggi di Indonesia

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com