Sekjen Gibran Center Sebut Tudingan Pemerintah Seperti Orba Tak Berdasar

Sekjen Gibran Center: Tudingan Pemerintah Seperti Orba Tak Berdasar

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gibran Center, Fathul Nugroho menilai, tudingan sejumlah pihak yang menilai, pemerintahan saat ini seperti orde baru (orba) dan tidak berdasar.

"Apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama ini jauh dari cerminan orba. Pemerintah justru menjalankan demokrasi sesuai aturan main yang berlaku," ujar Fathul dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Sabtu (2/11).

"Apa bukti bahwa pemerintahan saat ini seperti orba? Sebab tidak ada tindakan represif dan pembungkaman terhadap masyarakat dan pers yang bersuara kritis," imbuh Fathul.

Selain itu, yang paling mudah diingat dari zaman orba adalah pembungkaman politik, bahkan saat itu terjadi pada pers. Namun, kondisi beberapa tahun belakangan ini tidak demikian.

"Saat ini, semua bebas bersuara. Bebas menyatakan pendapatnya, bahkan banyak yang mengkritik pemerintah dengan keras. Hal semacam ini justru dianggap jamu oleh Presiden Jokowi. Meski terasa pahit, tapi menyehatkan," kata Fathul.

Selain itu, iklim demokrasi Indonesia juga semakin dewasa. Tercermin dari pelaksanaan pemilu yang menjadikan rakyat sebagai kedaulatan utama. Rakyat secara langsung bisa memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR/DPRD, dan kepala daerah.

Begitu juga dengan perkembangan partai politik. Kata Fathul, hal ini mencerminkan bahwa keran demokrasi dibuka seluas-luasnya. Buktinya, ada beberapa partai baru yang memenuhi syarat lolos mengikuti pileg 2024, dan bahkan tidak ada penjegalan terhadap anak bangsa yang ingin menjadi capres dan cawapres.

Lebih lanjut, tundigan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi seperti orba bertolak belakang dengan hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi yang sangat tinggi, meski di akhir masa jabatannya.

Contohnya, hasil survei terbaru LSI Denny JA menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi justru meningkat di tengah kritik terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia Capres-Cawapres.

Dalam survei LSI. Pada Juni 2023, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi berada di angka 76,9 persen, di bulan Oktober dan November 78,6 persen. Selain itu, survei Indikator Politik Indonesia. Hasilnya, 75,8 persen responden menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi di berbagai bidang. Bahkan, kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi di Maluku dan Papua bahkan mencapai 80 persen.

Dalam bidang pembangunan, pemerintahan saat ini juga tidak dapat disamakan dengan orba, sebab pembangunan sudah tidak lagi tersentralisasi di pulau jawa, tetapi menjadi Indonesia sentris. 

“Bahkan ibu kota negara pun di pindahkan oleh Presiden Jokowi Widodo ke pulau kalimantan, ini semakin menegaskan bahwa pembangunan didorong untuk lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia dan tidak lagi jawa sentris” ujar Sekjen Gibran Center ini. 

Dari sisi investasi juga demikian. Kinerja Kementerian Investasi di dalam pemerintahan Pak Jokowi sangat positif, terjadi peningkatan investasi di luar Pulau Jawa yang semakin tinggi, di tahun 2022 investasi mencapai Rp 636,3 triliun, atau lebih besar 5,4 persen dibandingkan di Pulau Jawa yakni Rp 570,9 triliun. Pada semester I 2023 lebih tinggi 4,6 persen dibanding di Pulau Jawa yakni Rp 345,9 triliun, sementara di Pulau Jawa sebesar Rp 323,8 triliun.