Dituding Abuse of Power, TKN Prabowo-Gibran: Yang Punya Pengalaman Seperti Itu Siapa?

JawaPos.com - Eskalasi drama Pilpres 2024 mulai meningkat. Para kubu calon pengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sudah saling lempar tudingan dan mengklaim diri. Yakni, isu abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan.

Nusron Wahid yang menjabat sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menolak pihaknya dituding melakukan abuse of power sebagaimana yang disampaikan pihak Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Partai pendukung Prabowo dan Gibran adalah partai-partai yang tidak terbiasa mempunyai pikiran seperti itu (abuse of power red). Bagaimana caranya untuk abuse of power? Pikiran saja tidak pernah, apalagi pengalaman untuk melakukannya," kata Nusron kepada wartawan, Senin (13/11).

Dia menilai tuduhan tersebut tidaklah benar. Justru, sebaliknya praktik abuse of power itu dilakukan pihak lain. “Sebaiknya bapak-bapak yang mengatakan penyelewengan itu berkaca pada diri sendiri. Sebetulnya siapa yang mempunyai pengalaman penyelewengan itu, yang punya pengalaman untuk melakukan abuse of power itu siapa?," kata Nusron.

Politikus Golkar itu memastikan di TKN seluruhnya mempunyai tekad untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dengan cara elegan, martabat, jujur, adil, dan transparan.

"Kita ingin mengawal proses pemilu ini secara demokratis, secara akuntabel, dan tidak boleh tercederai oleh praktek-praktek seperti adanya penyelewengan dari oknum-oknum aparat apapun, kita semua bertekad untuk itu," pungkas Nusron.

Sebelumnya, Todung Mulya Lubis, deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, menilai tindakan pencopotan baliho Ganjar di Sumatera Utara (Sumut) adalah bentuk abuse of power dan ketidaknetralan aparat. Dia meminta semua elemen bangsa untuk berjuang menjaga integritas pemilu dan pilpres 2024.

"Kita harus terus-menerus berteriak soal netralitas aparat. Satu-dua hari ini TPN Ganjar-Mahfud akan buka pos pengaduan. Kami akan pelajari case by case dengan melihat bukti-buktinya. Kami akan memprioritaskan laporan ke Kapolri," kata Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/11).

Todung mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud dalam waktu dekat akan meluncurkan pos pengaduan dan mengundang semua pihak melapor ke call center netralitas aparat negara.

Menurut dia, kalau laporan tidak ditanggapi maka itu patut diduga ada ketidaknetralan aparat. Hal ini tentu akan memancing amarah masyarakat.