Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi. (ANTARA/ (HO-Humas PPP)
JawaPos.com - Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju kembali mengemuka, setelah pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, pada Senin (2/10). Terlebih ada pembantu presiden disebut-disebut dalam kasus dugaan korupsi, seperti Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan, PPP tidak mempermasalahkan jika Partai Demokrat bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dan mendapatkan jatah menteri. PPP menyerahkan sepenuhnya isu reshuffle, maupun bergabungnya Partai Demokrat ke pemerintahan kepada Presiden Jokowi.
"Ya kalaupun mau, Demokrat mau, silakan, dan Pak Jokowi butuh gitu," kata Awiek di Gedung DPR, Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).
Menurut Awiek, PPP menghargai sepenuhnya keputusan Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif melakukan perombakan kabinet. Ia memastikan, PPP tidak dalam posisi memaksa-maksakan Presiden Jokowi untuk reshuffle atau tidak.
"Sekali lagi soal reshuffle itu merupakan hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo sebagai user, saya kira tidak bisa maksa-maksa beliau, dan beliau bisa mengukur kebutuhan di mana untuk bisa merombak kabinetnya. Kalau PPP yang penting tidak mengurangi kursi PPP gitu kan," tegas Awiek.
Lebih lanjut, Awiek mengungkapkan biasanya menjelang akhir pemerintahan, jarang terjadi reshuffle kabinet kecuali jika ada menteri yang terjerat kasus hukum.
"Kalau nggak ada yang bermasalah tentu biasanya menjelang setahun tidak ada reshuflle, kita liat sejarahnya, reshuflle di ujung tahun itu ketika menterinya ada masalah, mulai dari zaman Pak SBY, Pak Jokowi pun begitu ketika menterinya bermasalah, tiga bulan pun direshuffle, kalau tidak ada masalah ya tidak ada (reshuffle), landai-landai saja," pungkas Awiek.
Sebagaimana diketahui, SBY mengunjungi Istana Bogor untuk bertemu Presiden Jokowi, pada Senin (2/10) kemarin. Pertemuan itu terjadi selama satu jam sejak pukul 16.52 WIB sampai dengan pukul 17.44 WIB. Partai Demokrat sampai saat ini belum membuka secara rinci isi pembicaraan SBY dengan Jokowi tersebut.