Sukses Pimpin Jateng dengan Tata Kelola Keuangan Baik, Ganjar Ingin KPK Diperkuat

JawaPos.com - Sebanyak 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah (Jateng) berhasil meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2023. Bahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng berhasil mempertahanan opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut.

Predikat WTP ke-12 ini disandang Pemprov Jateng berturut-turut melalui Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jateng, yang dinilai transparan dan akuntabel.

Capaian ini pun diapresiasi, Direktur Eksekutif Indonesia Public Opinion (IPO) Dedi Kurniasyah menyatakan, selama Ganjar memimpin Jateng mampu menorehkan capaian tata kelola keuangan yang baik. Capaian ini juga tentunya diharapkan menjadi wilayah bebas korupsi.

"Meskipun WTP bukan penanda adanya praktik clean government, wilayah bebas korupsi, tetapi capaian itu tentu layak diapresiasi sebagai bentuk tata kelola administrasi keuangan yang baik," kata Dedi dihubungi JawaPos.com, Jumat (22/9).

Dedi pun mengutarakan, keinginan Ganjar Pranowo yang memperkuat pemberantasan korupsi, melalui penguatan KPK juga layak mendapat apresiasi dan dorongan. Ia menekankan, penguatan kerja-kerja pemberantasan korupsi juga bisa dilakukan sejak dini.

"Statemen Ganjar akan memperkuat kinerja KPK tentu baik, meskipun upaya itu tidak perlu menunggu jika ia terpilih menjadi Presiden, saat ini ia bisa menunjukkan keberpihakan pada KPK," tegas Dedi.

Dalam artikel resmi Pemprov Jateng, Anggota V BPK RI Ahmad Noor Supit mengatakan, capain opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut itu berdasarkan hasil laporan keuangan Pemprov Jateng yang akuntabel dan transparan. Capaian itu diharapkan menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan kualitas laporan keuangan.

BPK juga menyampaikan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti. Di antaranya terkait penatausahaan pendapatan dan belanja yang berasal dari usaha mandiri yakni SMK N, realisasi bantuan keuangan desa, dan ketidaksesuaian spesifikasi kontrak.

"Sehingga akan menjadi prestasi yang patut dibanggakan, untuk itu kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya,” ucap Noor Supit di Ruang Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah, Senin (22/5) lalu.

Sementara itu, keinginan Ganjar untuk memperkuat kelembagaan KPK disampaikan saat berbinjang dengan Najwa Shihab di Universitas Gadjah Mada (UGM), Jogjakarta, Selasa (19/9). Ganjar berharap, KPK menjadi lembaga yang semakin kuat di dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia.

“Harus saya jawab ketiga kalinya, satu dikuatkan, dua revisi regulasi,” tegas Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan, keinginan memperkuat KPK adalah sebuah sikap dirinya sebagai calon presiden (Capres). Ia sengaja menekankan hal tersebut agar publik mengetahui sikapnya terhadap KPK.

“Biar semua publik audiens tau sikap saya sebagai Capres. Agar tidak ada confuse, siapa berpendapat siapa yang sedang duduk disini,” ucap Ganjar.

Menurut Ganjar, masih adanya praktik korupsi lantaran ada pihak yang memanfaatkan regulasi demi menguntungkan kantong pribadi. Karena itu, ia menekankan tak akan mentolelir praktik-praktik korupsi.

“Atau sistem aturan yang korup dari segi kelembagaannya. Jangan-jangan memang aturannya kurang bagus, atau terakhir praktek yang tiap hari tertolerir. ‘Itu sudah biasa kok, gapapa namanya orang kuasa’. Gabisa ini tantangannya,” pungkas Ganjar.