Yakinlah, Jokowi Bakal Mampu Angkat Pertumbuhan Ekonomi sesuai Janji

JawaPos.Com - Anggota Komisi XI DPR dari partai Golkar, M Misbakhun mengajak pihak-pihak yang sering nyinyir dengan capaian kinerja ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk bersikap objektif. Menurutnya, ada tren kenaikan perbaikan ekonomi yang bakal membuat Jokowi -sapaan Joko Widodo- bakal mampu menuntaskan janji kampanyenya tentang pertumbuhan ekonomi hingga angka 7 persen.

Misbakhun menyampaikan hal itu untuk menanggapi tudingan ke Presiden Jokowi yang terus-menerus dianggap tak mampu menjaga kondisi perekonomian. Bahkan, banyak yang meramalkan kinerja Jokowi di bidang ekonomi tak akan mampu melebihi pendahulunya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Misbakhun, dalam kampanye pemilu presiden lalu Jokowi memang menjanjikan angka pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen. Namun, kini berbagai faktor menyebabkan angka pertumbuhan ekonomi hanya 4,7 persen.

Masalahnya, banyak yang melihat pada angka saja tanpa melihat penyebabnya. “Masih banyak yang masih terjebak pertarungan pilpres lalu,”  ujar Misbakhun melalui akun @MMisbakhun di Twitter.

Menurut Misbakhun, publik juga harus mencatat bahwa Jokowi dilantik pada 20 Oktober 2014, atau ketika perekonomian Indonesia kala itu sudah masuk kuartal IV 2014. Saat itu, kata Misbakhun, sudah ada penurunan kondisi perekonomian.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III tahun 2014 sudah mengalami penurunan. Bahkan angka pertumbuhan ekonomi 2014 hanya mencapai 5,1 persen atau meleset dari target di APBN- 2014 yang dipatok 5,5 persen.

Jokowi pun menjadi presiden dengan persoalan warisan era SBY dan faktor global. “Tren terus menurun tersebut tidak bisa serta merta disulap dari 5% menjadi 7%. Kondisi global sedang melambat. Regional juga kena imbasnya,” tulisnya.

 

Menurutnya, jelas mustahil bagi pemerintahan Jokowi yang mendapat warisan pertumbuhan ekonomi 5 persen di awal pemerintahan, tapi langsung dituntut bisa menaikkannya menjadi 7 persen. Terlebih ada warisan quatro deficit yang terdiri dari defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan, defisit neraca pembayaran dan defisit anggaran.

Misbakhun menambahkan, Jokowi di awal pemerintahan juga harus menjalankan APBN 2014 hasil pemerintahan sebelumnya. Sedangkan di awal 2015, Jokowi pun masih harus menjalankan APB 2014 warisan rezim sebelumnya.

Jokowi, sambung Misbakhun, baru mengusulkan perubahan APBN 2015 pada Januari 2015 dan menjadi APBN Perubahan 2015 pada Februari. Kebijakan fiskal pun berubah. “Ruang fiskal diperlebar. Belanja modal infrastuktur diperbesar,” lanjutnya.

Misbakhun meneruskan cuitannya. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di awal pemerintahan Jokowi memang anjlok menjadi 4,7 persen pada kuartal I tahun 2015. Angka itu tergerus lagi menjadi 4,67 persen pada kuartal II tahun ini.

Namun, upaya-upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian mulai menunjukkan hasil. Pertumbuhan ekonomi kuartal III naik menjadi 4,73 persen.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, M Misbakhun. Foto: dokumen JPNN.Com

Meski tak seberapa, namun Misbakhun menyebut kenaikan itu merupakan capaian positif. “Pertumbuhan ekonomi tidak bisa dipaksa melompat,” tuturnya.

Kalaupun Jokowi menggunakan istilah pertumbuhan ekonomi bakal meroket, Misbakhun menilainya sebagai upaya menumbuhkan optimisme. “Upaya yg wajar untuk menumbuhkan optimisme ditengah situasi yang berat,” paparnya.

Karenanya, kata Misbakhun, tim ekonomi pemerintah harus membuat tren penurunan pertumbuhan ekonomi menjadi melandai. Selanjutnya adalah menaikkannya secara perlahan.