Logo JawaPos
Author avatar - Image
Senin, 24 Juli 2023 | 17.41 WIB

Disebut Kampungan oleh Luhut, AHY Minta Pemerintah Menghargai Kritik

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengecek produk-produk UMKM usai menyampaikan pidato politikmelalui layar besar di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (14/7/2023) malam. - Image

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengecek produk-produk UMKM usai menyampaikan pidato politikmelalui layar besar di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (14/7/2023) malam.

JawaPos.com – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) belakangan merespons pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. AHY menyatakan, semestinya unsur pemerintah menerima kritik.

Sebelumnya, Luhut menyebut Demokrat kampungan. Kalimat itu muncul saat Luhut ditanya wartawan tentang kebenaran isu penjegalan bacapres Anies Baswedan oleh istana.

AHY mengatakan, dirinya sangat menghormati Luhut. Terlebih, Luhut adalah tokoh politik senior. "Saya menghormati kalau beliau menyampaikan itu," ujar AHY pada Sabtu (22/7) malam.

Putra presiden keenam RI itu menyebutkan, upaya penjegalan Anies bukan isapan jempol. Meski tidak membeberkan dengan jelas, AHY berani memastikan bahwa hal itu terjadi. Di kalangan elite juga banyak informasi yang beredar. Karena itu, pihaknya merasa berhak untuk menyampaikan kegelisahannya. "Jadi, kita hanya menyampaikan, kita tahu memang politik seperti ini," tuturnya.

Semestinya, lanjut AHY, orang-orang di pemerintahan menghargai kritik. Dia juga mengingatkan tentang tren menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia. Hal itu terpotret dalam berbagai kajian lembaga. Salah satu penyebabnya adalah upaya pembungkaman.

AHY juga khawatir jika upaya penjegalan terhadap calon itu bisa kian menurunkan kualitas demokrasi Indonesia. Untuk itu, dia berharap ke depan tidak ada upaya-upaya mendesain kontestasi pilpres sesuai keinginan penguasa. ’’Yang boleh maju hanya A, B, kemudian yang tidak diinginkan penguasa kalau bisa jangan terjadi. Rasanya nggak sehat,’’ terangnya.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menambahkan, ada beberapa indikasi penjegalan itu. Salah satunya, upaya kudeta Partai Demokrat yang hingga kini masih berlangsung. Dia merasa heran dan mempertanyakan sikap Presiden Jokowi yang mempertahankan Moeldoko sebagai kepala staf kepresidenan (KSP). ’’Jadi, wajar publik menilai Pak Jokowi campur tangan. Karena ada orang terdekat di lingkarannya yang terus berupaya mengambil apa yang bukan haknya,’’ papar Herzaky.

Dia pun berharap Luhut memberikan masukan kepada Jokowi agar mengganti posisi Moeldoko. ’’Jangan mengambil apa yang bukan haknya,’’ ucapnya. Dengan demikian, hal itu dapat menghilangkan kesan bahwa Presiden Jokowi cawe-cawe. (far/c18/hud)

Editor: Ilham Safutra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore