Pemda Disarankan Optimalkan Potensi Akademisi Kampus untuk Membangun Daerah 

JawaPos.com - Hampir setiap daerah terdapat perguruan tinggi. Baik perguruan tinggi negeri (PTN) maupun swasta. Kampus merupakan tempat para akademisi atau orang pintar.

Selama ini tidak semua para praktisi dari kampus dilibatkan oleh pemerintah daerah (pemda) dalam membangun daerahnya. Padahal para dosen atau akademisi tidak sedikit yang menyelesaikan pendidikannya di luar negeri atau perguruan tinggi berkualias. 

Ketika mereka kembali ke Tanah Air, para dosen kerap tidak dilibatkan pemda dalam membuat kebijakan publik untuk kemajuan daerah itu sendiri.

Ketika pemda terkendala dalam membuat inovasi daerahnya, sejatinya bisa melibatkan pihak swasta dan akademisi di perguruan tinggi sebagai ahli atau praktisi. 

Baca Juga:Penurunan TKD dan Masalah Struktural Tekan Keuangan Daerah, Pengamat: Pemda Sangat Rentan

Menurut Wakil Rektor I Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Iwan Aflanie,  penghargaan terhadap dosen tidak hanya diwujudkan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, tetapi juga melalui pemberian ruang bagi mereka untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan daerah atau negara.

"Ketika (dosen) kembali, harus ada penghargaan untuk mereka dari pemerintah, perguruan tinggi i tu sendiri maupun pihak lainnya," ujar Iwan dalam Podcast Banyak Tanya dalam YouTube Jawa Pos TV, dikutip Senin (3/8). 

Dikatakannya, penghargaan itu tidak semata-mata dalam bentuk rupiah, tetapi juga memberikan kesempatan kepada dosen atau akademisi untuk berkiprah dan berkarya di tengah masyarakat.

Menurutnya, dosen yang memiliki kompetensi tinggi seharusnya menjadi bagian penting dalam proses penyusunan berbagai kebijakan pemerintah. Keterlibatan akademisi diperlukan sejak tahap awal, terutama saat pemerintah menyusun kajian atau studi kelayakan sebelum mengambil keputusan.

Baca Juga:Kas Pemda Menyusut, Mendagri Tito Dorong Efisiensi dan Percepatan Pencairan DBH

"Misalnya pemerintah akan membuat suatu kebijakan, tentu perlu feasibility study (studi kelayakan) yang baik. Akademisi harus ada di situ. Para dosen yang memiliki kapasitas sangat bagus wajar jika menyertai pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan," tuturnya.