Sebanyak 982 Unit Kampus Swasta Terancam Dicabut Izinnya Agustus Depan

Ketua Yayasan Atma Jaya Linus M. Setiadi (kanan) bersama Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (UAJ) Yuda Turana di kampus UAJ Cisauk, Banten (24/4). Hilmi/Jawa Pos

JawaPos.com - Hampir 1.000 unit Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terancam dicabut izinnya. Pasalnya kondisi kampus-kampus tersebut tidak sehat secara operasional. Jika tidak bisa memperbaiki kinerjanya, ancaman pencabutan izin operasional itu benar-benar akan dieksekusi oleh pemerintah. 

Informasi banyaknya PTS yang terancam dicabut izinnya itu disampaikan Ketua Yayasan Atma Jaya Linus M. Setiadi. "Di Agustus ini, 982 PTS bakal dicabut (izin operasionalnya)," katanya saat halal bi halal dengan wartawan di kampus Atma Jaya BSD Cisauk, Banten pada Rabu (24/4). 

Linus yang juga Wakil Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia itu menegaskan, izin operasional PTS tadi dicabut jika tidak bisa memperbaiki performanya. Dia mengakui bahwa kondisi tersebut cukup memprihatinkan. Linus mengatakan memang ada PTS yang sulit untuk bisa survive atau bertahan hidup. 

Dia menjelaskan salah satu faktor yang bisa membuat kampus swasta sehat adalah memiliki mahasiswa yang cukup. "Jika (jumlah) mahasiswanya kurang, PTS kolaps," kata dia. Di sisi lain, dia mengatakan terjadi tren penurunan jumlah mahasiswa di sejumlah PTS. 

Menurutnya persoalan keberlanjutan kampus PTS itu adalah persoalan bangsa. Dia menitipkan kepada Presiden atau pemerintahan yang baru nanti, untuk menciptakan kebijakan terkait keberlangsungan nasib PTS. Dia menegaskan kampus Atma Jaya bukan berarti ingin meminta-minta hibah kepada pemerintah. 

Tetapi yang dia tekankan adalah kebijakan yang sama, antara kampus negeri dengan kampus swasta. "Di awal-awal (pemerintahan baru) nanti kan masih greget. Segera putuskan kebijakan yang baik, supaya keberlanjutan PTS bisa terjaga," katanya. 

Pada kesempatan yang sama Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (UAJ) Yuda Turana menyampaikan beberapa hal untuk pemerintah baru. Diantaranya adalah pentingnya aspek pelayanan kesehatan dan ketahanan pangan. Dia menyambut baik jika pemerintahan Prabowo-Gibran nanti menaruh perhatian pada dua kepentingan itu. 

Berikutnya adalah fleksibilitas kurikulum perguruan tinggi seperti sekarang patut untuk dilanjutkan. Dia mengatakan sebelumnya kurikulum pendidikan tinggi sangat detail. "Sekarang fleksibel. Tetapi tidak menurunkan kualitas perkuliahan," katanya. Kedekatan antara kampus dengan industri juga harus terus dibangun.