<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/20/1000076221-1-3292632679.jpg" alt="Telkom University menjadi kampus swasta terbaik Indonesia 2024 versi webometrics. (Quipper Campus)" width="100%">
<figcaption>Telkom University menjadi kampus swasta terbaik Indonesia 2024 versi webometrics. (Quipper Campus)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Indonesia memiliki banyak perguruan tinggi swasta (PTS) berkualitas yang menjadi pilihan favorit calon mahasiswa.&nbsp; Berikut ini adalah 10 perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia yang telah diakui prestasi akademik dan nonakademiknya, dilansir dari Webometrics. <ol> <li> Telkom University (Tel-U)</li> </ol> Tel-U berlokasi di Bandung dan dikenal sebagai PTS terbaik di Indonesia. Fokus pada bidang teknologi informasi dan telekomunikasi membuat Tel-U unggul di era digital.&nbsp; Kampus ini juga memiliki kerja sama internasional yang luas, menjadikannya favorit bagi mahasiswa yang ingin berkarier di industri teknologi. <ol start="2"> <li> Bina Nusantara University (BINUS University)</li> </ol> BINUS University yang terletak di Jakarta menawarkan program studi berbasis teknologi, bisnis, dan desain.&nbsp; BINUS unggul dalam inovasi dan memiliki program&nbsp;internship&nbsp;yang membantu mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja sebelum lulus. Kampus ini juga dikenal dengan jaringan alumni yang kuat. <ol start="3"> <li> Universitas Ahmad Dahlan (UAD)</li> </ol> UAD di Yogyakarta memiliki komitmen tinggi pada pendidikan berbasis nilai-nilai Islam.&nbsp;Dengan program studi yang beragam, UAD berhasil menjadi salah satu PTS terbaik berkat kualitas pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakatnya. <ol start="4"> <li> Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)</li> </ol> UMM menonjol dengan fasilitas lengkap dan suasana belajar yang nyaman di Jawa Timur.&nbsp;UMM tidak hanya unggul di bidang akademik tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial, menjadikannya kampus yang berorientasi pada pengembangan karakter mahasiswa. <ol start="5"> <li> Universitas Medan Area (UMA)</li> </ol> Berbasis di Medan, UMA dikenal dengan program studi yang berorientasi pada pembangunan wilayah dan teknologi.&nbsp;UMA memiliki fasilitas modern dan fokus pada pengembangan kewirausahaan mahasiswa. <ol start="6"> <li> Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)</li> </ol> UMY terkenal dengan atmosfer akademik yang mendukung penelitian inovatif. UMY juga menawarkan berbagai program internasional yang menarik bagi mahasiswa lokal maupun asing. <ol start="7"> <li> Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)</li> </ol> UMS menjadi salah satu PTS terbaik di Jawa Tengah. Kampus ini berfokus pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan berbasis moral dan keilmuan. <ol start="8"> <li> Universitas Pelita Harapan (UPH)</li> </ol> UPH di Tangerang dikenal dengan program-program unggulan di bidang bisnis, seni, dan hukum. UPH memiliki dosen berkualitas serta fasilitas modern yang mendukung proses pembelajaran secara holistik. <ol start="9"> <li> Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS)</li> </ol> UKWMS menonjol di Surabaya dengan program studi kesehatan, ekonomi, dan teknik. UKWMS terus berinovasi dalam riset dan kolaborasi internasional untuk menghasilkan lulusan yang kompeten. <ol start="10"> <li> Universitas Gunadarma (UG)</li> </ol> UG yang berlokasi di Depok merupakan pionir dalam pendidikan berbasis teknologi.&nbsp;Dengan program studi unggulan di bidang teknik dan informatika, UG berhasil mencetak banyak profesional sukses di berbagai industri. Perguruan Tinggi Swasta menawarkan fleksibilitas dan inovasi yang beberapa lebih cepat dibandingkan Perguruan Tinggi Negeri.&nbsp;Mereka juga sering menjalin kerja sama dengan perusahaan besar, membuka peluang karier lebih luas bagi mahasiswa. Sebagian besar dari 10 perguruan tinggi di atas telah meraih akreditasi A dari BAN-PT dan beberapa diakui secara internasional. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pendidikan di PTS Indonesia dapat bersaing di kancah global. Kampus-kampus PTS terbaik dilengkapi dengan fasilitas modern seperti laboratorium, perpustakaan digital, dan ruang kreatif. Lingkungan belajar yang nyaman juga menjadi salah satu daya tarik utama. Program studi yang ditawarkan sangat beragam, mulai dari teknik, bisnis, hingga seni. Dengan pilihan yang luas, calon mahasiswa dapat memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Meski swasta, banyak PTS menawarkan biaya kuliah yang kompetitif dengan kualitas yang sepadan. Beberapa kampus juga memberikan beasiswa untuk mahasiswa berprestasi atau kurang mampu. Jaringan alumni yang kuat membantu lulusan PTS terhubung dengan peluang kerja lebih cepat. Dukungan karir yang diberikan kampus juga memudahkan mahasiswa memulai perjalanan profesionalnya. Dengan kualitas pendidikan yang terus meningkat, PTS menjadi pilihan yang tak kalah baiknya dibandingkan PTN. Kesepuluh kampus di atas merupakan bukti nyata kontribusi PTS dalam mencetak generasi unggul. Memilih perguruan tinggi adalah langkah penting menuju masa depan. Pilihlah kampus yang sesuai dengan minat, kebutuhan, dan visi Anda untuk mencapai cita-cita.&nbsp;

Indonesia memiliki banyak perguruan tinggi swasta (PTS) berkualitas yang menjadi pilihan favorit calon mahasiswa.

Simak, Ini 10 Kampus Swasta Terbaik di Indonesia 2024 Versi Webometrics yang Layak Jadi Pilihan Utamamu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/08/dede-yusuf-2016467451.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf (tangkapan layar instagram @ddyusuf66)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf (tangkapan layar instagram @ddyusuf66)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) mengungkapkan terdapat 84 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang terancam ditutup. Komisi X DPR RI mengingatkan agar Pemerintah memperhatikan kelanjutan pendidikan mahasiswa yang melakukan pembelajaran di puluhan perguruan tinggi tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014968797/pria-sagitarius-dan-perempuan-virgo-punya-peluang-untuk-jadi-pasangan-yang-sukses-perhatikan-masalah-finansial">Pria Sagitarius dan Perempuan Virgo Punya Peluang untuk Jadi Pasangan yang Sukses, Perhatikan Masalah Finansial</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penutupan PTS ini dikarenakan pihak kampus tidak lolos akreditasi. Ketidakpatuhan dalam proses akreditasi itu disebut tidak hanya mencerminkan adanya masalah dalam manajemen dan kualitas pengajaran, tetapi juga menunjukkan kelemahan mendasar dalam sistem pendidikan tinggi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Concern kami di pendidikan mahasiswanya. Jadi jangan sampai penutupan kampus kemudian mahasiswanya tidak melanjutkan pendidikan,&rdquo; kata Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf kepada wartawan, Senin (12/8).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dede menilai, pencabutan izin terhadap 84 PTS menunjukkan bahwa institusi pendidikan gagal memenuhi standar akreditasi dan mengalami kelalaian dalam pengelolaan. Ia pun meminta kepada pihak kampus atau stakeholder terkait, termasuk Kemendikbud sebagai fasilitator agar dapat membantu memindahkan para mahasiswa kampus-kampus itu ke PTS yang sudah</div> <div dir="auto">terakreditasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini harus dipikirkan. Bisa dengan menyalurkan mahasiswa ke perguruan tinggi lain yang sudah terakreditasi," ucap Dede Yusuf.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Legislator dari dapil Jawa Barat II ini pun menekankan pentingnya hak pendidikan bagi seluruh warga Indonesoa. Karena itu, Dede mengimbau masyarakat untuk memperhatikan akreditasi perguruan tinggi yang dituju saat hendak berkuliah, khususnya perguruan tinggi swasta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Konsen kami jangan ada mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan pendidikan. Maka penting kepada masyarakat untuk mencari tahu lebih dahulu akreditasi perguruan tinggi yang akan dipilih untuk melanjutkan pendidikan," jelasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, puluhan perguruan tinggi yang terancam ditutup tersebut tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Antara lain di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Sumatera.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Dede meminta untuk semua perguruan tinggi agar memenuhi standar yang telah ditetapkan Pemerintah. Seperti sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana pendidikannya yang juga harus sesuai standar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk semua perguruan tinggi diharapkan dapat memenuhi standar akreditasi. Akreditasi kan jelas syaratnya, misalnya kampus harus memiliki lahan seluas yang sudah ditetapkan. Lalu juga harus ada guru besar serta jumlah dosen pengajar juga harus diperhatikan," urai pria berlatar belakang aktor laga itu. (*)</div>

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) mengungkapkan terdapat 84 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang terancam ditutup

Sebanyak 84 Kampus Swasta Terancam Ditutup, Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf, Ingatkan Pemerintah Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Mahasiswa

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/25/IMG-20240424-WA0048-1495686035.jpg" alt="Ketua Yayasan Atma Jaya Linus M. Setiadi (kanan) bersama Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (UAJ) Yuda Turana di kampus UAJ Cisauk, Banten (24/4). Hilmi/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ketua Yayasan Atma Jaya Linus M. Setiadi (kanan) bersama Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (UAJ) Yuda Turana di kampus UAJ Cisauk, Banten (24/4). Hilmi/Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hampir 1.000&nbsp;unit Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terancam dicabut izinnya. Pasalnya kondisi kampus-kampus tersebut tidak sehat secara operasional. Jika tidak bisa memperbaiki kinerjanya, ancaman pencabutan izin operasional itu benar-benar akan dieksekusi oleh pemerintah.&nbsp; Informasi banyaknya PTS yang terancam dicabut izinnya itu disampaikan Ketua Yayasan Atma Jaya Linus M. Setiadi. "Di Agustus ini, 982 PTS bakal dicabut (izin operasionalnya)," katanya saat halal bi halal dengan wartawan di kampus Atma Jaya BSD Cisauk, Banten pada Rabu (24/4).&nbsp; Linus yang juga Wakil Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia itu menegaskan, izin operasional PTS tadi dicabut jika tidak bisa memperbaiki performanya. Dia mengakui bahwa kondisi tersebut cukup memprihatinkan. Linus mengatakan memang ada PTS yang sulit untuk bisa survive atau bertahan hidup.&nbsp; Dia menjelaskan salah satu faktor yang bisa membuat kampus swasta sehat adalah memiliki mahasiswa yang cukup. "Jika (jumlah) mahasiswanya kurang, PTS kolaps," kata dia. Di sisi lain, dia mengatakan terjadi tren penurunan jumlah mahasiswa di sejumlah PTS.&nbsp; Menurutnya persoalan keberlanjutan kampus PTS itu adalah persoalan bangsa. Dia menitipkan kepada Presiden atau pemerintahan yang baru nanti, untuk menciptakan kebijakan terkait keberlangsungan nasib PTS. Dia menegaskan kampus Atma Jaya bukan berarti ingin meminta-minta hibah kepada pemerintah.&nbsp; Tetapi yang dia tekankan adalah kebijakan yang sama, antara kampus negeri dengan kampus swasta. "Di awal-awal (pemerintahan baru) nanti kan masih greget. Segera putuskan kebijakan yang baik, supaya keberlanjutan PTS bisa terjaga," katanya.&nbsp; Pada kesempatan yang sama Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (UAJ) Yuda Turana menyampaikan beberapa hal untuk pemerintah baru. Diantaranya adalah pentingnya aspek pelayanan kesehatan dan ketahanan pangan. Dia menyambut baik jika pemerintahan Prabowo-Gibran nanti menaruh perhatian pada dua kepentingan itu.&nbsp; Berikutnya adalah fleksibilitas kurikulum perguruan tinggi seperti sekarang patut untuk dilanjutkan. Dia mengatakan sebelumnya kurikulum pendidikan tinggi sangat detail. "Sekarang fleksibel. Tetapi tidak menurunkan kualitas perkuliahan," katanya. Kedekatan antara kampus dengan industri juga harus terus dibangun.

Hampir 1.000 unit Perguruan Tinggi Swasta terancam dicabut izinnya karena kondisi kampus swasta tersebut tidak sehat secara operasional.

Sebanyak 982 Unit Kampus Swasta Terancam Dicabut Izinnya Agustus Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/1679484270469.jpg" alt="Caption : Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbudristek Nizam dalam Rakorda Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-Dikti) Wilayah III DKI Jakarta. Hilmi/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Caption : Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbudristek Nizam dalam Rakorda Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-Dikti) Wilayah III DKI Jakarta. Hilmi/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbudristek Nizam menghadiri Rakorda Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-Dikti) Wilayah III di Bekasi pada Selasa (21/3). Ada sejumlah pesan yang dia sampaikan. Mulai dari peningkatan kompetensi dan kualifikasi dosen, hingga aturan soal akreditasi.  LL-Dikti Wilayah III menaungi kampus-kampus swasta (PTS) di Provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaan Rakorda tersebut, Nizam mengatakan perguruan tinggi negeri maupun swasta, merupakan penghasil sumber daya manusia (SDM) yang handal. "Sinergi dan kolaborasi antar perguruan tinggi serta industri dapat menjadi solusi," katanya.  Selain itu juga dibahas mengenai pendanaan pendidikan tinggi. Melalui pendanaan pendidikan tinggi, diharapkan dapat menjadi asupan semangat baru bagi perguruan tinggi. Terutama dalam menghasilkan publikasi penelitian yang berkualitas.  Dalam hal sumber daya, diharapkan perguruan tinggi dapat meningkatkan terus kualifikasi akademik dosen. Kemudian juga meningkatkan kinerja tridharma perguruan tinggi, kompetensi, komitmen, dan etika akademik. "Selain itu, perlu diperhatikan kewajiban perguruan tinggi dalam hal pengurusan akreditasi," katanya. Pengurusan akreditasi itu penting, dalam rangka penjaminan mutunya secara berkelanjutan dan konsisten.  Kepala LL-Dikti Wilayah III Paristiyanti Nurwardani mengatakan, mereka terus mendorong perguruan tinggi untuk dapat mencetak lulusannya dengan kualifikasi dan kompetensi yang unggul. Supaya dapat diserap secara optimal oleh dunia usaha dan industri. "Caranya dengan terus meningkatkan mutu melalui 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi dan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)," jelasnya.  Paris menyampaikan komitmen LL-Dikti Wilayah III untuk menetapkan strategi dan inovasi layanan agar perguruan tinggi di lingkungannya dapat memperoleh akreditasi unggul agar dapat menginspirasi satu Indonesia. Dia mengatakan dalam rangka menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi, kompetensi mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman.  Perguruan tinggi harus merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif dan relevan. Tujuannya supaya mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran secara optimal. Menurut Paris, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek diharapkan dapat memenuhi tuntutan tersebut. Sebab mampu memberikan pembelajaran yang otonom, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.  Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka berpusat pada mahasiswa. Serta memberikan tantangan serta kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa. Dengan program merdeka belajar yang baik, hard dan soft skills mahasiswa dapat terbentuk dengan kuat. Sehingga kelak mahasiswa dapat menjadi pilar-pilar kokoh sebagai generasi SDM unggul bagi bangsa dan negara.

Jaga Kualitas Pembelajaran, Kampus Swasta Wajib Urus Akreditasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG_20210924_102602.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Program merger bagi perguruan tinggi swasta (PTS) kecil sejak 2015 tidak berjalan maksimal. Akhirnya mulai tahun ini pemerintah melakukan percepatan dengan menyediakan insentif maksimal Rp 100 juta bagi PTS kecil yang bersedia merger.  Direktur Kelembagaan Ditjen Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek Ridwan mengatakan dengan adanya bantuan atau insentif tersebut, diharapkan semakin banyak PTS-PTS kecil yang bersedia merger. Dia mengungkapkan sejatinya program merger untuk PTS kecil ini bukan program baru.  "Sudah berjalan sejak 2015 lalu, tapi belum maksimal. Untuk itu kita akselerasi tahun ini," katanya dalam diskusi Akselerasi Program Penggabungan PTS 2021 di Jakarta pada Jumat (24/9).  Dalam kurun waktu itu, hanya ada sekitar 548 PTS yang bersedia merger. Padahal targetnya adalah seribu PTS yang merger.  Ridwan lantas menyampaikan besaran insentif yang disiapkan maksimal Rp 100 juta per PTS. Jadi kalau ada lima PTS yang merger, maka akan mendapatkan insentif maksimal Rp 500 juta. Total anggaran yang disiapkan untuk insentif merger PTS sepanjang tahun ini Rp 30 miliar. Skenario merger adalah izin PTS-PTS yang merger dicabut terlebih dahulu. Kemudian dikeluarkan izin PTS baru hasil merger.  Menurut dia, merger PTS-PTS kecil tujuannya untuk menyehatkan kampus bersangkutan. Misalnya ada beberapa kampus dengan mahasiswa kurang dari 500 orang atau bahkan di bawah 100 orang, sebaiknya merger jadi satu kampus. Sehingga secara akademik, SDM, dan finansial menjadi sehat.  Ridwan menjelaskan program akselerasi penggabungan PTS 2021 sudah berjalan untuk gelombang pertama. Tercatat ada 104 unit PTS yang mengusulkan merger sehingga menjadi 43 unit PTS baru hasil merger. Dia berharap pada tahap berikutnya semakin banyak PTS kecil yang mengusulkan untuk merger.

Bersedia Merger, Kampus Swasta Bakal Diguyur Insentif Rp 100 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diduga-bodong-tujuh-pts-di-sumut-bakal-ditutup_m_201714.jpeg" alt="Perguruan tinggi swasta bodong bakal ditutup karena tidak punya dosen tetap." width="100%">
<figcaption>Perguruan tinggi swasta bodong bakal ditutup karena tidak punya dosen tetap.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dampak Pandemi Covid-19 sudah setahun lebih dirasakan oleh yayasan atau pengelola perguruan tinggi swasta (PTS). Ketua Umum Aliansi Penyelenggara Perguruan Indonesia (Apperti) Prof Jurnalis Uddin meminta pemerintah memberi keringanan kepada PTS.  Jurnalis mengatakan keringanan yang diberikan kepada PTS bisa berupa diskon pajak. Dia mencontohkan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bisa dikurangi dari 10 persen menjadi 5 persen.  "Tidak harus dikurangi sampai 0 persen," katanya dalam seminar Seleksi Ujian Mandiri PTN Buat Gaduh Penerimaan Mahasiswa Baru PTS di Jakarta Kamis (12/8).  Jurnalis menyampaikan sejumlah kondisi yang dialami PTS akibat pandemi Covid-19. Diantaranya adalah banyak mahasiswa tidak bisa membayar uang kuliah.  Kondisi ini disebabkan orang tua mahasiswa tersebut terkena PHK. Atau juga usahanya mengalami penurunan omset.  Selain itu Jurnalis juga menyampaikan secara umum ada penurunan mahasiswa baru yang masuk ke PTS. Di satu sisi PTN semakin banyak menerima mahasiswa baru, seperti melalui seleksi mandiri.  Kondisi ini membuat pengelolaan PTS semakin berat. "Kami tidak mungkin menaikkan SPP," jelasnya. Untuk itu dia berharap perhatian dari pemerintah terhadap pengelolaan PTS tersebut.  Menurut dia pemerintah tidak boleh mengenyampingkan peran PTS. Sebab PTS ikut meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi.  Jurnalis mengatakan, APK pendidikan tinggi di Indonesia saat ini masih sekitar 31 persen. Kalau jauh dibandingkan dengan Malaysia maupun Thailand. Untuk meningkatkan APK pendidikan tinggi tidak cukup dengan memanfaatkan peran PTN.  Dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan pemerintah perlu membuat peta jalan yang objektif untuk pengelolaan PTS. Sehingga tumbuh ekosistem di pendidikan tinggi yang adil di PTN maupun PTS.  "Pemerintah juga perlu memberikan afirmasi kebijakan yang kuat untuk PTS," katanya. Seperti memberikan kebijakan afirmasi afirmasi anggaran yang lebih besar untuk PTS.

Terdampak Pandemi, Pengelola Kampus Swasta Minta PPN Diturunkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/cabut-izin-seribu-kampus-sekarat-dan-pts-diminta-merger_m_163901.jpeg" alt="Peta kampus di Indonesia saat ini" width="100%">
<figcaption>Peta kampus di Indonesia saat ini</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kampus bermodal papan nama masih bertebaran di Indonesia. Mahasiswa minim, fasilitas pendidikan pun tak layak. Kemenristekdikti akan membersihkan mereka. Yang tidak punya kemampuan mumpuni harus melakukan merger jika tidak ingin dibekukan Kemenristekdikti menargetkan, pada 2019 Indonesia bersih dari <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/16/163003/kemenristekdikti-akan-kepras-seribu-pts-hingga-2019" target="_blank">kampus yang tidak memenuhi standar</a> minimal layanan akademik itu. Proses pembersihan dimulai Januari nanti.  Saat ini jumlah PTS mencapai 3.128 unit. Jumlah itu belum termasuk kampus swasta di bawah Kementerian Agama (Kemenag) yang mencapai 1.025 unit. Dalam catatan Kemenristekdikti, tidak kurang dari 1.000 kampus tidak layak beroperasi. Mereka itulah yang akan disikat apabila tidak meningkatkan performa.  Rujukan Kemenristekdikti dalam mengurangi jumlah PTS tersebut adalah Permenristekdikti 100/2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS. Peraturan itu dikeluarkan pada 2016, tetapi baru efektif berlaku pada 2019.  Kabid Kelembagaan dan Sistem Informasi Kopertis Wilayah VII Jawa Timur (Jatim) Purwo Bekti menuturkan, salah satu ketentuan dalam Permenristekdikti No 100/ 2016 yang harus ditaati adalah jumlah program studi (prodi). "Untuk universitas, jumlah prodi minimalnya 10 unit. Perinciannya, 6 prodi rumpun eksakta dan 4 prodi rumpun sosial," jelasnya kemarin (20/10).  Nah, bagi universitas swasta yang jumlah prodinya kurang dari 10 unit, siap-siap izinnya dicabut. Daripada izin dicabut, sebaiknya universitas-universitas dengan jumlah prodi sedikit itu melakukan merger atau bergabung.  Bekti menyatakan, di seluruh wilayah Jawa Timur, ada 330 unit PTS. Di antara jumlah itu, sedikitnya ada 44 kampus yang menyatakan siap merger. Pendaftaran merger kampus dibuka per 1 Januari 2018.  Dia mengungkapkan, Kopertis Wilayah VII Jatim tahun depan membuka lebar akses usul merger. Dalam kondisi normal, usul merger dibuka dua kali dalam setahun. Namun, kata Bekti, tahun depan usul merger tidak dibatasi. Bisa diusulkan sepanjang tahun.  Kampus yang dia ingat akan melakukan merger, antara lain, Akademi Gizi Karya Husada Kediri dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Karya Husada Kediri. Keduanya sama-sama berada di bawah Yayasan Karya Husada. "Wujud baru mergernya nanti tidak harus jadi universitas," katanya.  Merujuk pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) Kemenristekdikti, jumlah dosen tetap Akademi Gizi Karya Husada Kediri hanya 8 orang, sedangkan jumlah mahasiswanya tercatat 134 orang.  Kemudian, untuk Stikes Karya Husada Kediri, jumlah dosen tetapnya tercatat 43 orang, sedangkan jumlah mahasiswanya mencapai 1.237 orang yang tersebar di lima unit prodi. Diperkirakan, Akademi Gizi Karya Husada Kediri bakal bergabung dengan Stikes Karya Husada Kediri karena jumlah mahasiswanya sedikit.  Dalam sejumlah kesempatan, Menristekdikti Mohamad Nasir menyatakan, salah satu indikator sehatnya PTS (perguruan tinggi swasta) adalah jumlah mahasiswa. Secara ekstrem, kata dia, PTS dinilai sehat jika jumlah mahasiswanya lebih dari seribu orang.  Karena itu, dia mewajibkan PTS yang jumlah mahasiswanya kurang dari seribu orang untuk melakukan merger. Nasir memperkirakan, ada dua ribuan unit PTS yang jumlah mahasiswanya kurang dari seribu orang.  Bekti melanjutkan, jumlah mahasiswa berkaitan dengan pengelolaan keuangan kampus. Dia tidak memungkiri, semakin sedikit mahasiswa, uang yang dikelola PTS juga sedikit. Kondisi keuangan yang tidak sehat berpotensi memunculkan kecurangan atau pelanggaran akademik.  Contohnya, karena uang terbatas, dosen tetapnya sedikit. "Ujungnya, tatap muka perkuliahan tidak sesuai ketentuan, tetapi tetap meluluskan mahasiswa," ungkapnya.  Bekti tidak bisa menyimpulkan kampus-kampus seperti itu bakal menerapkan praktik jual beli ijazah. Namun, potensi penyimpangan di PTS yang keuangannya tidak sehat cukup besar. "Tidak bisa dimungkiri, PTS hidup dari uang yang masuk," ujarnya.  Mantan wakil rektor bidang akademik dan riset Universitas Paramadina Jakarta Totok Amin Soefijanto mengungkapkan, selama menjadi wakil rektor, dirinya selalu bersinggungan dengan urusan akreditasi. Dia menjelaskan, untuk mendapat nilai akreditasi yang baik, minimal jumlah mahasiswa 1.500 orang. "Sementara masih banyak PTS yang jumlah mahasiswanya bahkan kurang dari 500 orang," katanya.  Dia menyatakan, di Jakarta saat ini ada 500 PTS. Tidak semua memiliki jumlah mahasiswa yang mencukupi. Merujuk pada data Bappenas, rentang jumlah mahasiswa di Indonesia adalah 500 orang hingga 50 ribu orang per kampus.  Terkait dengan rencana pengeprasan kampus swasta yang mencapai seribu unit sampai 2019, Totok meminta pemerintah juga mempertimbangkan faktor partisipasi pendidikan tinggi. Saat ini angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi sekitar 45 persen. Artinya, hanya 45 persen anak usia kuliah yang mengenyam pendidikan tinggi.  Untuk DKI Jakarta saja, kata Totok, hanya dua di antara sepuluh anak yang lulus SMA/sederajat yang melanjutkan ke pendidikan tinggi. Dia khawatir ketika jumlah PTS berkurang, akses bagi anak-anak usia kuliah untuk mengenyam bangku pendidikan tinggi semakin sedikit.  Dirjen Kelembagaan Iptek-Dikti Kemenristekdikti Patdono Suwignjo menuturkan, PTS yang manajemen akademik dan keuangannya tidak sehat memang didorong untuk melakukan merger. Namun, dia mengakui bahwa merger PTS secara besar-besaran itu bukan perkara mudah. "Yang banyak ditanyakan, ketika ada PTS yang bersedia merger, insentifnya apa?" ujarnya.  Dia menyatakan, pemerintah tidak begitu saja menyuruh PTS untuk melakukan merger tanpa imbal balik apa-apa. Patdono menjelaskan, ada sejumlah klausul insentif kebijakan yang disiapkan untuk PTS yang merger. Di antaranya, urusan akreditasi prodi.  Menurut dosen ITS Surabaya itu, ketika ada penggabungan kampus A dan B, yakni yang satu prodi akreditasi B dan satu lagi akreditasi C, yang digunakan adalah akreditasi B. Kemudian, jika ada prodi akreditasi A bergabung dengan prodi akreditasi B, yang digunakan adalah akreditasi A.  Selain itu, PTS yang bersedia merger akan dipermudah dalam usul pembukaan prodi baru. Misalnya, saat ini Kemenristekdikti memoratorium usul prodi rumpun sosial. Namun, universitas baru hasil merger diperbolehkan mengusulkan prodi rumpun sosial. Dengan demikian, jumlah prodinya memenuhi ketentuan minimal untuk pembentukan universitas.  Insentif kebijakan lainnya, penggabungan PTS bisa lintas kota, kabupaten, dan bahkan provinsi. Selama ada dua prodi yang sama, PTS lintas lokasi bisa melakukan merger. Perkuliahan nanti dilakukan di daerah asal sebelum merger dilaksanakan.

Cabut Izin Seribu Kampus Sekarat dan PTS Diminta Merger

kampus swasta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#kampus swasta

Berita Terkini