PDIP Klaim Menang di 14 Provinsi, Hasto Kritik Oknum Polisi Berpolitik pada Pilkada Serentak 2024

JawaPos.com – Rekapitulasi Pilkada Serentak 2024 masih berlangsung. Meski demikian, saling klaim kemenangan sudah terjadi. Di tingkat provinsi, PDIP mengklaim menang di 14 provinsi atau setara 38 persen. Wilayah di mana partai itu menang adalah Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu.

Selain itu, Kep Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

Di tingkat kabupaten/kota, Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebutkan, partai berlambang banteng moncong putih itu berhasil menang di 247 kabupaten/kota atau 48 persen.

"Berdasar perinciannya, ada 9 kader PDIP dari 14 provinsi yang berhasil dimenangi di Pilkada 2024. Lalu, ada 162 kader dari 247 kabupaten/kota yang berhasil unggul,” katanya di Jakarta kemarin (1/12).

Hasto menegaskan, proses pelembagaan partai terus-menerus dilakukan. Dengan begitu, PDI Perjuangan mampu menempatkan kader-kader partainya di seluruh wilayah.

Dia juga kembali menyentil polisi dan Jokowi dalam konferensi pers kemarin. Hasto mengatakan, sulit bagi Indonesia memperbaiki demokrasi bila sistem bernegara itu dihancurkan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

Dia mengaitkan fenomena demokrasi di ambang kehancuran melihat Pilkada Serentak 2024 yang dihancurkan Partai Cokelat (Parcok) atas pengaruh Jokowi. Parcok sendiri merupakan istilah sindiran untuk oknum polisi yang berpolitik.

"Kepolisian Republik Indonesia yang seharusnya mengabdi kepada Merah Putih, loyal kepada Presiden Prabowo Subianto, di dalam praktik banyak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis," kata Hasto.

Sementara itu, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi menyikapi suara PDIP. Dia mengatakan, sikap PDIP dapat dimaklumi sebagai aspirasi politik yang muncul dari pemantauan PDI Perjuangan atas netralitas Polri dalam pilkada.

Kritik PDIP, lanjut dia, harus dimaknai sebagai alarm keras bagi kualitas demokrasi dan integritas Pilkada Serentak 2024. Sekaligus menjadi dasar akselerasi reformasi dan transformasi Polri pada beberapa peran yang dianggap memperburuk kualitas demokrasi. (far/c7/dio)