DPT hingga Logistik Kampanye Pilkada Serentak 2024 Masih Bermasalah

JawaPos.com - Tiga pekan jelang coblosan, sejumlah persoalan masih mengiringi persiapan Pilkada 2024. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, persoalan terjadi mulai dari daftar pemilih tetap (DPT) hingga distribusi alat peraga kampanye yang tersendat di gudang.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengatakan, DPT Pilkada 2024 memang telah ditetapkan masing-masing daerah. Meski demikian, pihaknya menilai situasinya masih dinamis. Dari proses pengawasan Bawaslu, masih ada 327 orang yang datanya belum akurat.

Jumlah itu terdiri atas 253 pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) namun tidak dicoret dalam DPT. Kemudian, ada 74 pemilih memenuhi syarat (MS) namun belum masuk ke dalam DPT. Kasus itu tersebar di sejumlah daerah.

Meski relatif sedikit, Lolly menilai itu tetap harus dicermati. ’’Dia tetaplah suara. Dia tetap punya hak konstituen. Jadi, kita akan mengkroscek 327 ini,’’ ujarnya dalam keterangan kemarin.

Anggota Bawaslu Herwyn Malonda menambahkan, persoalan lain yang ditemui adalah masih banyaknya bahan kampanye yang belum didistribusikan. Padahal, sudah dicetak oleh KPU setempat.

Kasus itu misalnya ditemui di gudang logistik KPU Kabupaten Pandeglang, Banten. ’’Ditemukan masih banyak bahan kampanye untuk paslon calon bupati dan wakil bupati yang belum diambil oleh tim kampanye,’’ ungkapnya.

Terpisah, Istana membantah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo di Solo pada Minggu (3/11) berkaitan dengan pilkada. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebutkan bahwa pertemuan itu adalah pertemuan dua sahabat.

Dia menegaskan, tidak ada pertemuan terkait politik. Sebab, Prabowo tidak membawa embel-embel kenegaraan. ’’Tidak menggunakan mobil kenegaraan. Datang sebagai sahabat ingin mengunjungi sahabat beliau Presiden Ke-7 Bapak Joko Widodo,’’ ucapnya kemarin.

Selanjutnya, Hasan juga membeberkan Prabowo akan menyelenggarakan pertemuan dengan pemimpin daerah dalam waktu dekat. Ini karena banyak permintaan dari kepala daerah yang ingin mendengarkan arahan langsung dari kepala negara.

’’Kementerian Dalam Negeri berinisiatif mengumpulkan forkompinda mulai tingkat provinsi hingga kabupaten untuk ke Jakarta untuk mendengarkan arahan Presiden Prabowo. Terutama arahan kebijakan yang bersifat program prioritas,’’ katanya.

Tidak hanya dari Prabowo, arahan juga akan diberikan oleh menteri koordinator. Paparannya akan lebih detail. ’’Terutama terkait ketahanan pangan, ketahanan energi, perumahan, hilirisasi, dan makan bergizi gratis,’’ ucapnya. (far/lyn/c17/bay)