DPT Bocor Berpotensi Memicu Politik Uang, Menkominfo Duga Peretas Bermotif Ekonomi

JawaPos.com – Kasus dugaan kebocoran data pemilih yang dikelola KPU memantik keprihatinan banyak pihak, termasuk para calon presiden (capres).

Mereka meminta kasus tersebut ditangani cepat guna menjaga kepercayaan publik.

Hal itu disampaikan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kemarin (30/11). Dia mendesak KPU bergerak cepat memperbaiki sistem pemilu. "Sistemnya tidak boleh rentan dari upaya peretasan," katanya.

Mantan gubernur Jawa Tengah itu mengatakan, jika sistem KPU mudah diretas, bisa muncul berbagai analisis negatif dari masyarakat. Karena itu, KPU harus segera melakukan perbaikan dan memberikan proteksi yang bagus bagi data pemilih.

Dia juga meminta KPU mencari orang-orang terbaik dan ahli dalam pengamanan sistem IT. Ganjar yakin, banyak anak bangsa yang ahli di bidang IT. "Sistem IT harus segera diperbaiki. Pilih orang-orang terbaik untuk meyakinkan bahwa sistemnya bagus," tegasnya.

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan punya kekhawatiran dan harapan sama. Dia menyebut persoalan keamanan data perlu mendapat atensi serius. Dia meminta sistem keamanan (security system) data harus dijaga ketat. Mantan gubernur Jakarta itu juga meminta integritas operator yang menjaga sistem keamanan data diperhatikan. ”Supaya keamanan data terjaga,” ujarnya.

Pada bagian lain, kubu capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengingatkan, persoalan teknis yang dapat meruntuhkan kepercayaan pada pemilu harus segera dibenahi. "Supaya betul-betul klir dan pemilu hasilnya legitimate," ujar Wakil Komandan Alpha TKN Prabowo-Gibran, Herman Khaeron.

Dia khawatir kasus-kasus sejenis membuat publik sangsi pada proses pemilu. Karena itu, dia berharap para instrumen negara maupun penyelenggara pemilu bisa menanganinya dengan cepat.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC Pratama Persadha menjelaskan, sebenarnya terdapat perangkat keamanan yang mampu mendeteksi dan memberikan informasi saat terjadi serangan siber. Bahkan mampu mencegah terjadinya serangan siber. "Seharusnya KPU memiliki perangkat semacam itu," paparnya.

Namun, dia menegaskan, tidak ada perangkat keamanan yang benar-benar bisa 100 persen melindungi sistem. "Teknologi serangan siber itu semakin canggih dan banyak perubahan malware yang beredar," jelasnya.

Kebocoran data daftar pemilih tetap (DPT), lanjut dia, sebenarnya tidak berdampak langsung terhadap hasil pemilu. Tapi, data itu potensial digunakan untuk mencederai proses pemilu. Misalnya, data digunakan untuk politik uang dan kampanye terselubung. "Data DPT itu bisa digunakan untuk banyak hal," ujarnya.

Pengamat politik sekaligus Guru Besar Riset Politik BRIN Ikrar Nusa Bhakti membeberkan bahaya kebocoran data pemilih. Salah satunya, terdapat potensi terjadinya duplikasi data pemilih yang merugikan integritas pemilu dan mengancam keabsahan hasilnya.

Dia khawatir kerentanan DPT akan berpotensi pada terjadinya pemungutan suara di TPS yang tidak sesuai KTP pemilih. ’’Nah, dikhawatirkan DPT tersebut juga digunakan di TPS sesuai alamat tempat tinggal kita yang tertera di KTP,” ujar Ikrar.

Ikrar sudah menduga hal semacam itu bisa terjadi sejak KTP berubah menjadi KTP elektronik. Sebab, lisensi microchip e-KTP dimiliki pihak swasta. Tidak hanya pada saat pemilu karena database itu digunakan untuk berbagai macam kepentingan, misalnya dalam hal perbankan.

kpBaca Juga: Begini Respons Anies-Muhaimin tentang Kabar Kebocoran Data Pemilih pada Situs KPU