Wapres Ma’ruf Amin Minta Kontestan Pemilu Tidak Sulut Kebencian

JawaPos.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai potensi perpecahan setiap tahun politik selalu ada. Untuk itu, dia menyampaikan pesan khusus kepada para kontestan Pemilu atau Pilpres 2024.

"Para kontestan ini harus membuat pakta integritas," katanya di sela kunjungan kerja di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, kemarin.

Ma’ruf menuturkan, di dalam pakta integritas itu, seluruh kontestan Pilpres 2024 harus berkomitmen untuk tidak menyampaikan ucapan atau perbuatan yang mengarah pada provokasi. Kemudian juga tidak menggunakan narasi-narasi yang bisa menyulut konflik atau kebencian.

Komitmen untuk tidak menggunakan narasi perpecahan juga harus diikuti para simpatisan atau pendukung. Mereka tidak boleh menggunakan narasi-narasi menghina kontestan lainnya. "Mereka boleh menjual calonnya. Tetapi, tidak menjelekkan calon lain, yang bisa berpotensi memicu keributan," katanya.

Para pimpinan partai politik juga harus ikut menjaga supaya Pemilu 2024 berjalan dengan baik. Mereka harus berkomitmen menjalankan permainan yang bersih dan jujur. Ma’ruf juga meminta seluruh penyelenggara pemilu untuk bersikap profesional. "Ada KPU, Bawaslu, dan DKPP. Ini harus betul-betul adil," katanya. Kemudian juga berpegang pada aturan yang benar. Para penyelenggara pemilu itu tidak boleh berpihak kepada kontestan Pemilu 2024.

Para ASN dan pemerintah daerah di seluruh tingkatan juga harus bersikap netral. Seluruh personel keamanan atau aparat penegak hukum tidak boleh berpihak. Ma’ruf mengatakan, jika semua pihak bisa menjaga profesionalitas, adil, dan tidak berpihak, dirinya yakin Pemilu atau Pilpres 2024 berjalan dengan baik.

Kepada masyarakat umum, dia berpesan, harus berkomitmen untuk menjaga keutuhan bangsa. Dia mengingatkan potensi perpecahan, keterbelahan, dan terjadinya permusuhan itu sangat besar. Ma’ruf juga mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Untuk itu, semua pihak harus berpegang pada kesepakatan nasional. Yaitu, Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Terkait dengan potensi munculnya politik identitas, Ma’ruf mengatakan, masyarakat perlu meluruskan pemahaman tentang politik identitas. Dia melihat semua kontestan pemilu berkomitmen untuk tidak membuat politik identitas. Ma’ruf menambahkan, kalau sebatas memosting kebiasaan ibadah, itu bukan termasuk politik identitas. Contohnya, memosting aktivitas salat, itu bukan politik identitas. "Mudah-mudahan tidak terjadi politik identitas," katanya. (tyo/lum/wan/c7/oni)