Skema Insentif Mobil Listrik Berbasis Nikel Perlu Dikaji Ulang

JawaPos.com - Pemanfaatan nikel untuk industri kendaraan listrik nasional menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan insentif.

Namun, pemberian insentif berdasarkan jenis baterai dinilai perlu memperhitungkan perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap harga kendaraan.

Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) yang diketuai Moeldoko menilai kebijakan tersebut perlu disusun secara cermat agar tidak membatasi pilihan teknologi bagi produsen kendaraan listrik.

Pasalnya, industri baterai kini memiliki beragam pilihan teknologi dengan karakteristik dan biaya produksi yang berbeda. Kondisi ini membuat penentuan skema insentif tidak cukup hanya mengacu pada jenis material baterai.

Baca Juga:Lepas Perkuat Pasar Mobil Listrik, E4 EV dan L8 PHEV Hadir di Indonesia

"Apakah materialnya itu harus dari nikel? Menurut saya tidak bisa dipaksakan seperti itu,” kata Moeldoko dilansir dari Antara, Kamis (29/10).

Menurut Moeldoko saat ini salah satu teknologi yang berkembang di industri kendaraan listrik adalah baterai lithium iron phosphate (LFP).

Berbeda dengan baterai berbasis nikel, LFP menggunakan besi dan fosfat sebagai material utama katodanya.

Teknologi tersebut menjadi alternatif bagi produsen karena memiliki struktur biaya yang kompetitif. Baterai LFP juga banyak digunakan pada kendaraan listrik yang mengutamakan efisiensi biaya produksi.

Baca Juga:Harga Mobil Listrik Mungil, Wuling hingga BYD Mulai Rp 155 Juta

"Meskipun banyak alternatif pengembangan bahan baterai, namun industri dalam negeri tetap diharapkan dapat memaksimalkan bahan nekel," ujar Moeldoko.

Selain LFP, industri otomotif juga mengembangkan baterai berbasis natrium atau sodium-ion.