Pabrik BYD Tahun Depan Beroperasi di Indonesia, Banyak Siapkan Model Baru

JawaPos.com - BYD jenama sekaligus produsen mobil listrik asal Tiongkok menyatakan bahwa perkembangan kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Meskipun belum lama menapakkan tajinya di pasar otomotif Tanah Air, BYD mampu menunjukkan hasil positif.

BYD melihat Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan kendaraan listrik tercepat di kawasan Asia Tenggara. Dalam dua tahun terakhir, pangsa pasar kendaraan listrik di Indonesia melonjak dari 2 persen menjadi 12 persen.

Sebagai perbandingan, Tiongkok memerlukan waktu delapan tahun untuk mencapai angka serupa pada awal perkembangan kendaraan listriknya. Pencapaian ini tentunya tidak lepas dari dukungan pemerintah Indonesia.

Selain itu, BYD juga menunjukkan komitmen mendalam terhadap pengembangan ekosistem kendaraan listrik di negara ini. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah rencana pengoperasian pabrik di Subang, Jawa Barat.

Pihak BYD menjadwalkan pabrik akan mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun 2026. Hal ini seperti disampaikan Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, dalam acara Media Gathering yang berlangsung di Sentul, Bogor, pada Kamis, 11 Desember 2025.

Eagle juga mengungkapkan bahwa saat ini penjualan kendaraan listrik masih terkonsentrasi di kota-kota besar, terutama Jakarta. Meski begitu, konsumen di daerah mulai menunjukkan minat yang besar terhadap produk kendaraan listrik karena kemudahan dan efisiensi dalam perawatannya.

Fokus yang dilakukan saat ini ada pada peningkatan kapasitas produksi. Namun, Eagle menekankan bahwa proses produksi kendaraan listrik membutuhkan waktu dan tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa.

Selain itu, mereka juga sedang mempersiapkan penciptaan ribuan lapangan kerja di sektor manufaktur. Untuk tahun mendatang, Eagle berharap agar pemerintah dapat kembali memberikan kebijakan insentif yang mendukung industri kendaraan listrik.

Ia menekankan bahwa masa transisi menuju elektrifikasi masih sangat memerlukan peran pemerintah.

"Kami tahun depan (2026) juga akan membutuhkan dukungan tambahan dari pemerintah terkait kelanjutan insentif kendaraan listrik agar potensi pengembangan produk EV di Indonesia tetap optimal," ujarnya.

Meski demikian, diketahui bahwa pemerintah berencana menghentikan insentif untuk industri otomotif pada tahun depan. Kebijakan tersebut dapat berdampak pada kenaikan harga kendaraan listrik karena tidak akan lagi mendapatkan subsidi pajak, sehingga dikhawatirkan memengaruhi daya beli masyarakat.

Saat ini, salah satu insentif yang masih diterapkan adalah program Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10 persen untuk kendaraan listrik. Insentif ini hanya berlaku untuk kendaraan listrik yang sudah diproduksi secara lokal dan memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimum sebesar 40 persen.

Peluang tumbuhnya angka penjualan bisa terjadi bila secara pararel juga dilakukan penyempurnaan infrastruktur secara merata meskipun rencana pemerintah akan menghentikan pemberian insentif. Penyempurnaan infrastruktur dan kepercayaan terkait aftersales setiap merek merupakan salah satu kunci pertumbuhan mobil EV.