Penjualan Melambat, Pasar Otomotif Minta Pemerintah Kaji Pajak dan Insentif

JawaPos.com - Pasar otomotif Indonesia sedang mengalami tantangan yang cukup berat. Cita-cita untuk mengejar target kembali ke penjualan 1 juta unit nampaknya masih harus menemui jalan terjal. Sebab, penjualan dua tahun terakhir justru hanya mampu finish di angka 800-900 ribuan unit. Pengurangan pajak dan pemberian insentif terus digaungkan para pelaku usaha dalam upaya menggairahkan penjualan otomotif.

LPEM FEB UI (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia) mengamini bahwa pasar mobil di Indonesia sedang mengalami tantangan berat. Peneliti LPEM FEB UI Riyanto menerangkan penjualan mobil di Indonesia sudah lama sekali tidak bisa bertumbuh melebihi 1 juta unit. Sejak mencapai puncaknya pada 2013, pasar mobil anjlok saat pandemi pada 2020, kembali menjadi 1 juta unit pada 2022 dan turun terus sampai tahun lalu.

Menurut Riyanto, penjualan mobil pada 2025 pun berisiko turun. Jika tak ada perubahan, penjualan mobil akhir tahun nanti diprediksi ada di angka 769.104 unit, turun dari 865.723 unit pada 2024 lalu. Riyanto menyorot beberapa hal yang turut menjadi faktor resesi penjualan mobil di Indonesia. Di antaranya adalah struktur pajak untuk kendaraan bermotor yang terlalu banyak di negeri ini sehingga mempengaruhi harga jualnya.

“Struktur pajak mobil itu ada PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah), BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), PPN (Pajak Pertambahan Nilai),” urainya.

Menurut dia, pemerintah perlu mengkaji mengenai pengurangan struktur pajak mobil baru atau insentif pajak untuk mengurangi harga jualnya. Misalnya saja insentif PPnBM DTP seperti pada masa pandemi Covid-19. “Posisi kita sekarang, boleh jadi perlu kebijakan seperti saat pandemi, entah PPN atau PPnBM sehingga harga kendaraan bisa dapat diskon. Itu yang terpenting,” beber Riyanto.

Di lain pihak, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara membandingkan struktur pajak mobil di Indonesia dengan Malaysia. Malaysia, dengan tingkat pendapatan masyarakat yang jauh lebih tinggi, diberikan struktur pajak lebih simpel dan murah.

“Pajak mobil Toyota Avanza di Malaysia hanya ratusan ribu rupiah, sedangkan di Indonesia pajaknya mencapai jutaan rupiah. Malaysia juga masih memberlakukan insentif-insentif yang mereka berikan sejak masa pandemi Covid-19,” urai Kukuh.

Menanggapi pendapat pengamat dan pengusaha, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kementerian Perindustrian Mahardi Tunggul Wicaksono menerangkan struktur pajak kendaraan maupun insentif untuk pasar mobil di Indonesia harus dibicarakan dengan Kementerian Keuangan maupun Kementerian Koordinator Perekonomian. “Kami akan mempertimbangkannya, dengan situasi keuangan negara. Kalau insentif fiskal tidak bisa, akan non-fiskal,” ujar Tunggul.

Tunggul menegaskan bahwa pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan insentif. “Target dari sisi pemerintah untuk industri otomotif Nasional, adalah tetap bisa melakukan akselerasi. Pemberian insentif yang sudah berulang kali diberikan untuk industri otomotif, memang sudah terlihat sukses. Regulasi insentif pun akan tetap dijalankan untuk kendaraan seperti LCGC, BEV dan Hybrid,” urai Tunggul. (agf)

Baca Juga: Daihatsu Ungkap Sedikitnya Hari Efektif jadi Penyebab Penjualan Mobil pada April Menurun

Penjualan Otomotif Negara-Negara ASEAN (4 Tertinggi)

Negara Penjualan (Unit)

2024 | Proyeksi 2025

• Indonesia 865.723 | 850.000
• Malaysia 816.747 | 765.000
• Thailand 562.954 | 750.000
• Filipina 467.253 | 700.000

Sumber: Gaikindo