JawaPos.com – Pemerintah tengah menyiapkan pembangunan empat Pusat Data Nasional (PDN) guna mewujudkan pemerintahan berbasis digital. Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika), Bambang Dwi Anggono menyatakan, penerapan konsep digital government itu bertujuan untuk mendukung dan mendorong pelayanan publik yang efisien, efektif, dan transparan.
“Pembangunan keempat PDN ini ada di lokasi yang berbeda-beda, yakni di Jabodetabek (ibu kota negara saat ini), di ibu kota negara baru atau di sekitarnya, di Batam dan di Labuan Bajo. Saat ini proses pembangunannya dalam persiapan administratif,” tuturnya dalam acara “Pembahasan Jabatan, Tugas, Kompetensi dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pusat Data Nasional,” yang berlangsung secara hibrida belum lama ini.
Dia melanjutkan, sembari menunggu administrasi pembiayaan Pusat Data Nasional, Bambang mengatakan dalam waktu yang bersamaan pihaknya sedang memproses dokumen-dokumen untuk keperluan tender atau lelang. Saat ini pihaknya juga menyebut tengah melakukan kajian akademis berkaitan dengan lembaga-lembaga yang akan mengelola Pusat Data Nasional.
Menurutnya, hal itu dimaksudkan untuk membentuk organisasi PDN yang baik dan profesional. “Mengingat PDN yang akan kita bangun dan kelola merupakan data center dengan standar Global. Baik itu Uptime Institute Tier-IV maupun ANSI/TIA-942 dengan grade 4, level tertinggi semuanya. Jadi, kita perlu organisasi yang memang profesional,” jelasnya.
Pengkajian juga akan dilakukan dalam membentuk manajemen energi yang diperlukan oleh Pusat Data Nasional dan sumber daya-sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kerja berkesinambungan secara 24 jam dengan ketentuan shift.
Setiap shift diperlukan beberapa orang untuk kebutuhan sumber daya manusia yang menangani apa saja untuk merespon berbagai kejadian untuk menjaga kualitas. Sampai sejauh mananya, dijelaskannya sekarang sedang dilakukan pengkajiaannya karena data center bekerja selama 24 jam per 7.
“Tidak boleh mati dalam setahun, meski ada toleransi 25 menit untuk down tetapi kita upayakan tidak ada,” tegas Bambang.
Dia melanjutkan, pengkajian kelembagaan dan SDM itu diupayakan akan selesai di akhir tahun ini sehingga tahun depan proesnya sudah dimulai. “Proses untuk pengajuannya ke Kementerian PAN RB dalam bentuk struktur organisasi pemerintah, tetapi tetap menjaga profesionalitas termasuk rekrutmen,” ungkapnya lagi.
Bambang menilai, sebuah organisasi dapat dikatakan profesional ketika diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya. “Untuk itu, kita melakukan pembahasan terhadap kebutuhan sumber daya manusia, sekaligus menjawab pertanyaan dari Menkominfo Johnny G. Plate berkaitan dengan kebutuhan SDM terhadap PDN,” tandasnya.
SDM pusat data yang disiapkan pada dasarnya tidak sepenuhnya berasal dari internal Kominfo saat ini. Namun demikian, akan dipenuhi dengan pengajuan calon pegawai negeri sipil (PNS) atau calon ASN di tahun 2022.
Sementara itu, untuk kualifikasi teknis pengelolaannya pun sangat beragam. Di dalamnya, terdiri dari pengelola fasilitas tentang pengelolaan infrastruktur pusat data, pengelolaan mechanical atau mesin-mesin penyediaan listrik hingga pengelolaan untuk manajemen software-defined data center atau perangkat-perangkat yang diperlukan bagi pengelolaan suatu cloud computing.
