Komdigi Minta Instansi Pemerintah Perkuat Keamanan Digital, Waspadai Ancaman Serangan Siber

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memperketat pengamanan sistem digital. Langkah tersebut dilakukan menyusul beredarnya informasi mengenai dugaan ancaman serangan siber yang menyasar situs dan layanan pemerintah.

Meski kebenaran ancaman tersebut belum dapat dipastikan, pemerintah meminta seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup publik tidak menganggap remeh potensi risiko. Penguatan keamanan dan kesiapan menghadapi insiden dinilai penting untuk memastikan layanan publik digital tetap berjalan.

Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Komdigi, Aries Kusdaryono mengatakan, setiap instansi perlu meningkatkan pengawasan terhadap sistem elektronik yang dikelola.

“Kita tidak boleh mengabaikan potensi risiko ancaman serangan tersebut. Karena itu, kami meminta seluruh instansi meningkatkan pengamanan sistem, memperkuat pemantauan, dan memastikan kesiapan penanganan apabila ditemukan indikasi serangan. Prioritas kita adalah menjaga keamanan dan keberlangsungan layanan digital pemerintah,” ujar Aries di Jakarta, Selasa (10/11).

Sebagai langkah antisipasi, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kemkomdigi telah mengeluarkan tiga surat imbauan pada 9 November 2026. Penerbitan surat tersebut merupakan tindak lanjut dari Security Advisory Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 8 November 2026.

Surat itu ditujukan kepada pengguna layanan Pusat Data Nasional 1 (PDN-1) dan Government Cloud, pejabat nama domain kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, serta seluruh PSE lingkup publik.

Melalui imbauan tersebut, Kemkomdigi meminta instansi memperkuat perlindungan sistem, memantau aktivitas jaringan, memeriksa potensi celah keamanan, serta menyiapkan koordinasi dan penanganan apabila terjadi insiden siber.

Informasi mengenai dugaan serangan sebelumnya beredar di media sosial. Ancaman tersebut disebut berkaitan dengan penolakan terhadap penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

Namun, BSSN melalui Government Computer Security Incident Response Team (Gov-CSIRT) Indonesia belum dapat memastikan keaslian ancaman maupun kemampuan pihak yang diduga sebagai pelaku. Kendati demikian, langkah pencegahan tetap perlu dilakukan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan.

Sejumlah bentuk serangan yang perlu diwaspadai antara lain Distributed Denial of Service (DDoS) yang berpotensi membuat layanan sulit diakses, perubahan tampilan situs atau defacement, eksploitasi celah keamanan, pembajakan DNS, hingga phishing dan penyebaran informasi palsu.